Komite Rakyat Lawan KKN Demo di DPR, Sampaikan 13 Tuntutan

Anggi Muliawati - detikNews
Kamis, 19 Mei 2022 16:20 WIB
Jakarta -

Sejumlah elemen buruh, mahasiswa, hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) berdemonstrasi di gedung DPR RI. Massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Lawan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KRL-KKN) membawa 13 tuntutan, mulai masalah KKN hingga perekonomian.

Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (19/5/2022) sekitar pukul 15.40 WIB, terlihat massa aksi mulai mendatangi gedung DPR. Mereka melakukan long march dari arah Hotel Mulia.

Massa aksi terlihat membawa beberapa atribut, seperti bendera Indonesia, bendera KRL-KKN, dan spanduk yang berisi tuntutan mereka. Terlihat satu mobil komando berada di lokasi.

Sementara itu, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Sejumlah kendaraan diarahkan masuk ke jalur TransJakarta (busway).

Petugas kepolisian terlihat berjaga di sekitar area lokasi. Mereka tampak mengatur arus lalu lintas agar tetap dalam kondisi lancar.

Massa Komite Rakyat Lawan KKN berdemonstrasi di gedung DPR RI. Massa membawa 13 tuntutan mulai dari masalah KKN hingga perekonomian. (Anggi M/detikcom)Massa Komite Rakyat Lawan KKN berdemonstrasi di gedung DPR RI. Massa membawa 13 tuntutan, mulai masalah KKN hingga perekonomian. (Anggi M/detikcom)

Berikut 13 tuntutan massa aksi:

1. Melawan praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan melawan oligarki sampai rakyat Indonesia menang serta mengembalikan jalannya negara sesuai dengan tujuan bernegara yang telah termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

2. Menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok rakyat seperti harga minyak goreng, gas, BBM, listrik, dan lain-lain serta memberikan hukuman yang tegas kepada para oligarki dan mafia yang mengambil keuntungan di tengah penderitaan rakyat.

3. Menuntut para pengkhianat demokrasi yang mengakali konstitusi untuk kepentingan memperpanjang kekuasaan melanggengkan dominasi oligarki agar diberikan hukuman setegas-tegasnya.

4. Para oligarki dan pengkhianat republik ini segera disingkirkan dari posisinya sebagai pengendali republik ini dan diadili seadil-adilnya karena telah merugikan negara dan rakyat banyak.

5. Menuntut dibatalkannya semua produk undang-undang yang dibuat tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan dibuat secara ugal-ugalan demi kepentingan oligarki yang mengabaikan prosedur sebenarnya dalam penyusunan undang-undang.

6. Menuntut agar berbagai persoalan di daerah terkait status kependudukan segera diselesaikan sesuai hak-haknya sebagai warga negara yang dijamin oleh Konstitusi UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya terkait status dan legalitas masyarakat Mesuji Register 45 yang hingga saat ini ribuan penduduk yang sudah hidup puluhan tahun di daerah tersebut dianggap sebagai penduduk ilegal.

7. Menuntut agar ribuan guru dan pegawai honorer betul-betul diberikan haknya menjadi ASN dan menuntut agar rekrutmen guru dan pegawai honorer dilakukan secara transparan tidak berbau korupsi, kolusi, dan nepotisme.

8. Menuntut agar menghentikan penerimaan TKA Tiongkok di tengah terus bertambahnya jumlah pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

9. Menuntut agar pembangunan infrastruktur di daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat dan betul-betul cepat merespons aspirasi rakyat di daerah terkait infrastruktur jalan utama yang rusak, seperti di Kota Siantar dan daerah lainnya.

10. Menuntut agar para penjahat pembakaran ratusan ribu hektare hutan di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan, dan lain-lain agar segera diadili seadil-adilnya dan memastikan bahwa keputusan hukum harus bebas dari praktik KKN.

11. Menuntut agar rakyat banyak diberikan akses seluas-luasnya untuk mengenyam pendidikan tinggi dengan biaya murah.

12. Menuntut agar para oligarki batubara yang berbisnis di area Marunda yang debunya merusak sistem pernapasan warga Marunda segera dihentikan.

13. Menuntut agar seluruh tindakan represi terhadap warga seperti yang terjadi di Wadas dan daerah tambang lainnya untuk segera dihentikan.

(jbr/jbr)