Perusahaan Ini Klaim Diperas Terdakwa Pemerasan Bea Cukai Soetta

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 14 Mei 2022 20:35 WIB
Poster
Ilustrasi pemerasan (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Pengacara PT Sinergi Karya Kharisma (SKK), Panji Satria Utama, menuding terdakwa kasus pemerasan di lingkungan Bea-Cukai Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bandara Soekarno-Hatta, Qurnia Ahmad Bukhori, memanfaatkan proses monitoring dan evaluasi (monev) untuk melakukan pemerasan terhadap PT SKK, yang merupakan perusahaan jasa titipan (PJT) dan tempat penimbunan sementara (TPS). Panji menyebut kliennya diperas oleh Qurnia.

Panji mengaku kliennya pernah 'dihujani' surat oleh Qurnia. Surat itu, kata Panji, upaya pengancaman Qurnia kepada PT SKK satu tahun terakhir. Isi surat tersebut berisi rekayasa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT SKK.

"Seluruh surat tersebut sudah kami jawab. Pada periode yang sama pula diketahui bahwa Bea-Cukai KPU Soetta tidak memiliki SOP tentang pelaksanaan pengawasan, sehingga klien kami 'dihujani' dengan surat-surat yang berasal dari Terdakwa," kata Panji dari firma ADP Counsellors at Law.

Surat tersebut, lanjutnya, dilayangkan agar PT SKK mau membayarkan jatah pengiriman Rp 5.000 untuk setiap kilogram barang yang dikirimkan oleh PT SKK. Padahal PT SKK mengedepankan prinsip good corporate governance sehingga selalu menolak memenuhi permintaan tersebut.

"Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari melakukan pemerasan dengan cara monev dan mengirimkan surat-surat yang berisi tentang penekanan yang tanpa didasari oleh bukti-bukti kepada klien kami," kata Panji.

Menurut Panji, seluruh surat yang dilayangkan oleh Qurnia sudah dijawab oleh PT SKK melalui surat nomor 01/VIII/DIR-SKK/KPU/2021 tertanggal 06 Agustus 2021. Dalam surat balasan itu, PT SKK melampirkan sejumlah bukti pendukung berupa foto dan penjelasan lengkap terkait status barang.

PT SKK juga sudah memperoleh hasil monev dengan predikat Sangat Baik. Panji menerangkan predikat yang didapatkan oleh kliennya menunjukkan PT SKK telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan regulasi yang berlaku dan patuh terhadap PMK 109/PMK.04/2020.

"Dengan ini kami menolak segala tuduhan tentang adanya praktik penyuapan tersebut, terlebih mengenai pernyataan agar klien kami dapat memperoleh fasilitas dari KPU Soetta ataupun untuk menutupi proses bisnis klien kami," tegas Panji.

Selain itu, Panji menegaskan Bea-Cukai menerapkan proses penetapan bea masuk dan PDRI secara elektronik sehingga tidak memungkinkan adanya upaya suap-menyuap yang dapat merugikan keuangan negara.