ADVERTISEMENT

Kader PD Tanya Dana Off-Budget untuk BuzzerRp, KSP Singgung UKP-PPP

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Rabu, 18 Mei 2022 16:23 WIB
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI Jaleswari Pramodhawardani (Foto: KSP)
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI Jaleswari Pramodhawardani (Foto: KSP)

Balasan KSP

Atas cuitan tersebut, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardhani memberikan penjelasan. Pertama, kata Jaleswari, Pasal 38 (2) Perpres 83/2019 pada prinsipnya merupakan kodifikasi dari praktik kerja sama dengan mitra-mitra untuk mempercepat pelaksanaan tugas dan fungsi suatu lembaga.

"Kedua, pelaksanaan pasal tersebut juga harus melalui berbagai mekanisme kontrol, di antaranya: satu, tidak boleh merugikan kepentingan negara, dan dua, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini artinya pelaksanaan pasal tersebut mengedepankan asas legalitas dari perspektif hukum administrasi negara dan kepentingan nasional dari perspektif politik kelembagaan. Selain itu, selayaknya lembaga non struktural lainnya, KSP pun tidak lepas dari pengawasan lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan," beber Jaleswari dalam keterangan tertulis.

Selain itu, kata Jaleswari, praktik tersebut bukan praktik yang asing dalam kelembagaan. Barulah Jaleswari menyinggung UKP-PPP di era SBY.

"Dalam konteks unit kepresidenan, sebagai contoh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) yang ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono misalnya juga menggunakan rumusan pasal yang serupa di mana pasal terkait menyebutkan 'Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi UKP-PPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan' dan 'Kepala UKP-PPP dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengawasan dan pengendalian pembangunan yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sepanjang tidak merugikan keuangan negara, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan'," beber Jaleswari.


(knv/imk)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT