ADVERTISEMENT

KSP Ingatkan Menteri-menteri Tak Gunakan Jabatan untuk Kepentingan Pribadi

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Selasa, 10 Mei 2022 10:54 WIB
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI Jaleswari Pramodhawardani (Foto: KSP)
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI Jaleswari Pramodhawardani (Foto: KSP)
Jakarta -

Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani berbicara mengenai tugas menteri yang harus tegak lurus menjalankan agenda Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah dinamika politik menjelang Pemilu 2024. Jaleswari mengemukakan dasar hukum tentang menteri yang harus patuh terhadap presiden.

"Terdapat beberapa dimensi untuk melihat posisi menteri, dalam dimensi hukum, bila merujuk pada UU 39/2008 tentang Kementerian Negara, menteri dapat dipahami sebagai pembantu presiden, pengangkatan dan pemberhentiannya pun dilakukan oleh Presiden dan dalam derajat tertentu bergantung sepenuhnya pada prerogatif Presiden. Oleh karenanya, sudah sepatutnya menteri patuh dan tegak lurus untuk disiplin dalam menjalankan agenda-agenda presiden," kata Jaleswari dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (10/5/2022).

Jaleswari juga membeberkan dasar hukum tentang menteri yang tidak boleh membuat keputusan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan. Jaleswari mengatakan ada sejumlah koridor yang harus dipatuhi menteri saat menjalankan tugasnya sebagai pejabat pemerintahan.

"Selain sebagai pembantu presiden, bila merujuk pada UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menteri juga dapat dipahami kapasitasnya sebagai pejabat pemerintahan. Dalam konteks ini, terdapat koridor yang harus dipatuhi menteri dalam menjalankan kewenangannya, termasuk larangan menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan manakala terdapat potensi konflik kepentingan, di mana spektrumnya latar belakangnya pun cukup luas termasuk terkait kepentingan pribadi," ujar Jaleswari.

Lebih lanjut, Jaleswari mengingatkan soal dimensi politik dan etika yang menjadi acuan dalam melihat posisi menteri. Menurut dia, menteri harus menjauh dari kepentingan pragmatis.

"Dengan kewenangan yang besar yang tidak hanya diberikan oleh peraturan perundang-undangan, namun juga dipercayakan oleh presiden langsung, sudah sepatutnya oleh karena itu posisi menteri dipergunakan semaksimal mungkin untuk membantu jalannya agenda presiden demi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan yang sifatnya pragmatis dan personal bahkan mengarah ke konflik kepentingan," ujar Jaleswari.

Arahan Jokowi

Dalam sidang kabinet paripurna kemarin, Jokowi menyampaikan tahapan Pemilu 2024 segera dimulai. Dia meminta jajarannya bekerja dengan baik sehingga tahapan pemilu bisa berjalan lancar.

"Tahapan Pemilu 2024, yang sudah akan mulai pertengahan tahun ini, saya juga meminta menteri kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing," kata Jokowi dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna, seperti disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/5).

Jokowi ingin agar agenda-agenda prioritas dan strategis negara dilakukan dengan baik sehingga dia mengingatkan agar menteri dan kepala lembaga negara bekerja fokus.

"Agar agenda strategis nasional yang jadi prioritas kita bersama bisa dipastikan terselenggara dengan baik, Pemilu terselenggara dengan baik, lancar, dan tanpa gangguan," katanya.

Lihat juga video 'Pihak Patricia Gouw Pertanyakan Keadilan Kasus KSP Indosurya':

[Gambas:Video 20detik]



(knv/tor)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT