KPU Ingatkan Calon Peserta Pemilu 2024 Serahkan LHKPN

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 18 Mei 2022 16:01 WIB
Hasyim Asyari
Hasyim Asy'ari (Andi/detikcom)
Jakarta -

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mewajibkan syarat penyerahan LHKPN untuk calon peserta Pemilu 2024. KPU mengingatkan para calon peserta melapor LHKPN terlebih dahulu ke KPK.

"Kemudian kedua, juga soal syarat calon, terutama berkaitan dengan surat keterangan LHKPN, ini komitmen-komitmen yang disiapkan oleh KPU dan ini bukan sesuatu yang baru dalam beberapa pemilu terakhir. Beberapa pilkada sudah dilakukan oleh KPU," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/5/2022).

Hasyim mengatakan penyerahan LHKPN sebagai bentuk keteladanan. Untuk itu, dia mengingatkan peserta pemilu mendatang untuk melaporkan LHKPN.

"Kami di KPU ada komitmen pimpinan KPU, para anggota KPU di pusat, provinsi, kabupaten/kota, sekretariat jenderal, sampai sekretaris di kabupaten-kabupaten/kota membuat dan menyerahkan atau melaporkan LHKPN kepada KPK. Alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini sudah 100 persen," ujarnya.

"Kenapa itu penting dilakukan KPU? Karena KPU adalah pemimpin kepemiluan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dan komitmen kami sebagai pemimpin kepemiluan, maka yang efektif adalah kepemimpinan dan keteladanan. Jika meminta dan memberi, syaratkan bagi partai politik kepada calon untuk menyampaikan surat keterangan bahwa lapor LHKPN ke KPK sebagai syarat dalam pencalonan, tentu KPU sudah di awal memberikan contoh salah satu hal yang terpenting," sambungnya.

Diketahui, KPK menggelar program politik cerdas berintegritas hari ini. Sebanyak 20 partai politik diundang KPK mengikuti program antirasuah itu.

Partai yang diundang merupakan peserta dalam ajang kontestasi politik pada Pemilu 2019. Di antaranya Partai Amanat Rakyat (PAN), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat (PD).

Lalu, KPK juga mengundang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Aceh (PA), Partai Daerah Aceh (PD Aceh), Partai Nanggroe Aceh (PNA), dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA).

Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati menuturkan program ini penting untuk upaya pencegahan korupsi.

"Berdasarkan data penanganan perkara, hingga Januari 2022 tercatat 310 perkara yang melibatkan anggota DPR dan DPRD, 22 perkara yang melibatkan gubernur, serta sebanyak 148 wali kota atau bupati dan wakil yang ditangani KPK. Angka tersebut menyumbang 35 persen dari keseluruhan jumlah perkara," ujar Ipi.

(azh/idn)