Bawaslu Perbaiki Sistem Penanganan Pelanggaran Politik Uang di Pemilu 2024

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 18 Mei 2022 15:50 WIB
Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja
Ketua Bawaslu Rahmad Bagja (Alfons/detikcom)
Jakarta -

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah mempersiapkan dan memperbaiki sistem untuk masyarakat melapor jika ditemukan adanya politik uang. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 2024.

"Nah kemudian yang keempat adalah perbaikan nanti sistem penanganan pelanggaran kami sebut sebagai sigap lapor. Jadi jika ada teman-teman yang menemukan entah itu masa kampanye itu terjadi adanya praktik-praktik politik uang, maka Bawaslu akan juga mau menjelaskan beberapa kasus perkaranya dan menjelaskan perkara itu sudah sampai mana atau juga bagaimana," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/5/2022).

Rahmat mengatakan wadah tersebut merupakan komitmen Bawaslu dalam menghadapi penyelenggaraan pemilu 2024. Kini, Bawaslu juga tengah merevisi program-program pengawasan di masa kampanye.

"Pada saat ini Bawaslu sedang merevisi lagi beberapa program tentang pengawasan di masa kampanye, masa tenang dan juga sebelum masa kampanye akan dimulai. Pertama adalah melakukan perbaikan terhadap Bawaslu, sistem pelaporan terhadap adanya dugaan-dugaan pelanggaran administratif hukum pidana di Badan Pengawas Pemilu," ujarnya.

Selain itu, Bawaslu menyiapkan penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dia mengatakan pihaknya telah rampung melaporkan LHKPN ke KPK.

"Kemudian yang ketiga dalam hal penyusunan LKHPN sama dengan KPU teman-teman baik eselon satu, kemudian juga eselon dua, dan juga jabatan fungsional di Bawaslu, alhamdulillah telah selesai dalam melakukan pelaporan LHKPN," katanya.

Di kesempatan yang sama, Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan pihaknya berperan sebagai pembina bagi para pejabat-pejabat pembina di daerah. Dalam hal ini, Kemendagri bekerja sama dengan Bawaslu dan BKN.

"Di dalam mengawal pilkada dan pemilu tersebut, khususnya pilkada, bahwa Kemendagri juga melakukan pembinaan terhadap pejabat pembina kepegawaian di daerah, bersama-sama dengan Bawaslu dan BKN, artinya nilai-nilai politik cerdas integritas memang harus dikawal salah satunya melalui fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Kemendagri," ujarnya.

Kemudian, Tumpak mengatakan pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya hibah pemerintah daerah kepada penyelenggara pilkada serta pemilu yang dialokasikan di APBD.

"Nah kemudian terhadap fasilitasi lingkaran politik cerdas berintegritas, Kemendagri kita mempunyai fungsi pembinaan dan pengawasan juga di dalam pengelolaan keuangan daerah, salah satunya itu adalah hibah pemerintah daerah kepada penyelenggara pilkada, pemilu di daerah yang dialokasikan di APBD," katanya.

"Oleh karena itu, dua kata itu pembinaan dan pengawasan menjadi aspek yang juga sangat krusial dalam mengawal apa yang sudah dideklarasikan hari ini politik cerdas berintegritas," tambahnya.

(azh/dwia)