.webp)
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah kompak buka suara atas sikap pemerintah Singapura yang menolak Ustaz Abdul Somad (UAS) dengan alasan 'penceramah ekstremis'. Keduanya satu pemikiran mengkritik sikap pemerintah Singapura yang menolak masuk UAS ke negara tersebut.
Kemendagri Singapura awalnya buka suara soal alasan menolak Ustaz Abdul Somad lewat rilis di situs resminya. Singapura awalnya menjelaskan soal kedatangan UAS di Terminal Feri Tanah Merah, Singapura, pada 16 Mei.
"Kementerian Dalam Negeri (MHA) memastikan bahwa Ustaz Abdul Somad Batubara (Somad) tiba di Terminal Feri Tanah Merah, Singapura, pada 16 Mei 2022 dari Batam dengan enam pendamping perjalanan. Somad diwawancarai, setelah itu kelompok tersebut ditolak masuk ke Singapura dan ditempatkan di feri kembali ke Batam pada hari yang sama," demikian pernyataan Kemendagri Singapura, Selasa (17/5).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemendagri Singapura lalu mengungkap alasan menolak UAS lantaran yang bersangkutan merupakan penceramah ekstremis. Selain itu, khotbah UAS soal bom bunuh diri dalam konteks konflik Israel-Palestina juga diungkit.
"Somad dikenal sebagai penceramah ekstremis dan mengajarkan segregasi, yang tidak dapat diterima dalam masyarakat multi-ras dan multi-agama Singapura. Misalnya, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina, dan dianggap sebagai operasi 'syahid'," tulis Kemendagri Singapura.
Fadli Zon Ungkap Singapura Lecehkan Ulama
Fadli Zon lebih dulu menyoroti alasan Singapura menolak UAS. Dia menilai sikap Singapura terkesan memojokkan identitas UAS.
"Sikap Singapura yang menghakimi sepihak menunjukkan negara itu tak menghormati hubungan bertetangga baik. Orang bisa berpandangan bahwa Singapura terpapar islamofobia, bahkan rasis," kata Fadli Zon kepada wartawan, Rabu (18/5/2022).
Lebih lanjut, Ketua BKSAP DPR RI itu mempertanyakan hak Singapura 'mengadili' Abdul Somad. Padahal, kata Fadli Zon, selama ini UAS tak terlibat kasus hukum di Tanah Air.
"UAS dikenal sebagai seorang ulama terkemuka, intelek, dan berwawasan kebangsaan yang luas. Tak ada kasus hukum di Indonesia. Hak apa negara negara itu menghakimi UAS?" ujarnya.
Kemudian, Fadli Zon mengkritik sikap Singapura yang sama-sama anggota ASEAN. Dia menuding Singapura melecehkan UAS sebagai ulama.
"Ini pelecehan terhadap WNI, khususnya ulama Indonesia. Selain tak demokratis, sikap Singapura jauh dari spirit ASEAN. Ini juga berarti Indonesia semakin dipandang sebelah mata dan semakin tak berwibawa di ASEAN," imbuhnya.
Simak selengkapnya respons Fahri Hamzah di halaman berikutnya.
Simak Video: Singapura Tolak UAS, Anggota Komisi 1 DPR: Bentuk Kedaulatan Negara
Fahri Hamzah Sebut Singapura Belagu
Tak berselang lama, Fahri Hamzah juga turut membela UAS. Dia berang dengan sikap pemerintah Singapura yang menolak UAS masuk ke negara tersebut,
"Negara seupil aja belagu!" kata Fahri Hamzah menyentil sikap Singapura seperti dalam keterangan tertulis DPP Partai Gelora, Rabu (18/5/2022).
Fahri Hamzah menjelaskan lebih lanjut alasannya berang terhadap Singapura. Dalam cuitan akun Twitternya @fahrihamzah, dia menyebut setiap orang berhak melintasi negara, bahkan diatur dalam statuta ASEAN.
"Di alam demokrasi, melintas negara adalah HAM. Statuta ASEAN juga mengatur itu. Makanya nggak perlu visa. Negara tidak perlu menjelaskan kenapa seseorang diterima karena itu hak. Tapi negara wajib menjelaskan kenapa seseorang ditolak," kata Fahri Hamzah.
Tak cuma itu, Fahri Hamzah juga mengkritisi sikap keimigrasian Singapura yang justru mengurus persoalan ceramah hingga pandangan politik orang lain yang hendak berkunjung ke negara tersebut. Menurutnya, keimigrasian hanya bertugas menjaga perbatasan dengan memastikan kelengkapan dokumen.
"Dalam prinsip keimigrasian modern tugas penjaga perbatasan imigrasi hanya memastikan kelengkapan dokumen. Dia tidak memeriksa ceramah atau pandangan politik orang, apalagi yang disampaikan di majelis-majelis keilmuan. Makanya perbatasan cukup pakai cap jari atau pengenal wajah," ujar dia.
"Dalam prinsip keimigrasian modern, pelayanan imigrasi sejatinya mempermudah silaturahim antarsesama manusia yang berada di satu negara dengan yang berada di negara lainnya. Negara tidak perlu memiliki kecemasan berlebihan sebab pada dasarnya people to people contact tak bisa dihindari," imbuhnya.
Lebih jauh, dia juga menyorot sikap Singapura yang terkesan islamophobia. Dia menyinggung UAS datang ke Singapura dengan tujuan wisata, bahkan ada bayi di bawah usia 1 tahun.
"Menolak perjalanan pribadi seorang biksu Myanmar atau pendeta Singapura atau Ustaz Indonesia bukanlah sebuah tindak keimigrasian yang beradab. Apalagi jika perjalanan itu murni perjalanan wisata dengan perempuan dan anak bayi di bawah 1 tahun. Ini melanggar nilai-nilai dasar ASEAN," tuturnya.
