ADVERTISEMENT

Babak Baru Mosi Tak Percaya ke Walkot Depok Berujung Interpelasi

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 18 Mei 2022 05:15 WIB
Rapat paripurna DPRD Depok (Dwi-detikcom)
Rapat paripurna DPRD Depok (Dwi-detikcom)

Pemkot Siap Hadapi Interpelasi

Pemerintah Kota Depok pun siap menghadapi interpelasi itu. Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, menyebut pihaknya akan memberikan keterangan terkait KDS.

"Karena mekanismenya sudah berjalan, kami dari segi pemerintah sudah lama siap. Sebenarnya karena tidak ada surat yang sampai ke kami, kami tidak bisa mengeluarkan surat sendiri tanpa adanya surat dari DPRD," papar Imam saat ditemui di gedung DPRD Depok, Selasa (17/5).

Imam menjelaskan, jika tahapan yang dilakukan DPRD sudah sesuai dengan ketentuan, pihaknya dengan terbuka memberikan keterangan yang diminta mengenai Kartu Depok Sejahtera.

"Dari tata tertib mereka kan sudah menjalankan sesuai dengan tata tertib. Ketika ada surat dari DPRD, kami membalas, siap memberikan keterangan apa yang sudah kami lakukan," ungkapnya.

Dalam beberapa pekan ke depan, Imam menyebut Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok bakal merilis aplikasi terkait penerapan KDS. Di sana publik bisa mendaftar, melihat penerima bantuan, hingga melaporkan penyalahgunaan.

"Kita satu-dua pekan ke depan (rilis) sebuah aplikasi kerakyatan yang semua orang bisa daftar KDS. Semua pihak, bisa lihat siapa saja yang dapat. Tadi saya sampaikan, masyarakat yang melihat bantuan KDS yang tidak layak, segera laporkan ke kami, baik nama, alamat. Nanti dari Dinsos akan verifikasi secara faktual," sambung Imam.

Imam menjelaskan penerima KDS bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), program ini lebih diutamakan pada lansia dan penyandang disabilitas. Ia menuturkan ada tujuh manfaat dari program KDS.

"Tadi sudah disampaikan oleh DPRD bahwa KDS ada tujuh layanan manfaat. Pertama BPJS gratis atau KIS PBI. Kedua rumah tidak layak huni untuk mereka yang nggak mampu. Ketiga, beasiswa basis datanya berasal dari sekolahan," sambungnya.

Imam menegaskan semua data yang masuk dalam KDS sudah diverifikasi. Proses penunjukan koordinator juga dilakukan secara terbuka.

"Melalui proses yang transparan, dibuka lowongan penerima relawan (yang) daftar 2.000 orang, tersaring administrasi, diuji, maka dapatlah mereka. Setiap koordinator harus berbasis orang yang tinggal di kelurahan masing-masing," tandasnya.

Baca berita selengkapnya pada halaman berikut.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT