Wakil Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo menduga ada penyalahgunaan wewenang Wali Kota Depok Mohammad Idris terkait program Kartu Depok Sejahtera (KDS). Penyaluran bantuan tersebut dianggap tak transparan.
"Nanti kita akan meminta keterangan dari Wali Kota. KDS itu kan mencakup beberapa manfaat. Macam-macam lah di situ. Semua itu akan kita minta keterangan dari Wali Kota dugaan penyalahgunaan kewenangan. Tidak tepat sasaran, tidak transparan, dan sebagainya," papar Hendrik saat meninjau SDN Pancoranmas 3 Depok, Rabu (11/5/2022).
Selain KDS, dia menyebut DPRD Kota Depok akan menggunakan hak interpelasi ke Wali Kota terkait mutasi aparatur sipil negara (ASN). Ia juga bakal memberikan saran kepada Pemkot untuk lebih memerhatikan pemberian jabatan ASN.
"Walaupun itu (mutasi ASN) kewenangan kepala daerah. Tapi kita harus mempertimbangkan aspek efek yang ditimbulkan. Jangan sampai, ada yang lebih berhak, punya kualitas, punya kemampuan untuk dilakukan rotasi, mutasi, atau promosi tapi tidak dilakukan," ujarnya.
Pernyataan DPRD yang menyatakan sikap tak percaya, disebut beralasan. Politikus PDIP ini mengklaim mempunyai sejumlah bukti.
"Iya dong pasti ada, temuannya nanti kita sampaikan jangan sekarang. Temuan itu kan nanti jadi alat bukti kita," paparnya.
Terkait mosi tidak percaya, lanjut Hendrik, merupakan bahasa yang digunakan untuk judul laporan. Pihaknya masih mendalami temuan untuk memperkuat.
"Terkait KDS kita akan coba, soal ini lagi berjalan. Nanti, kita akan meminta keterangan dari Wali Kota. Semua ini kan dimunculkan bahasa mosi tidak percaya, tapi intinya itu adalah interpelasi minta keterangan kepada Wali Kota. Bukan KDS saja, KDS satu judul tapi dalamnya banyak," tandas Hendrik.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan juga 'Saat Walkot Idris Pastikan Sandi Damkar Depok Tak Diintimidasi':
