Wawalkot Depok Tepis Isu KDS Dipolitisasi: Tak Ada Dobel Bantuan

Dwi Rahmawati - detikNews
Minggu, 15 Mei 2022 16:34 WIB
Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono tinjau sekolah tatap muka di Depok
Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono (Nahda Rizki Utami/detikcom)
Jakarta -

Wakil Wali Kota Depok (Wawalkot) Imam Budi Hartono membantah isu program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dipolitisasi. Imam mengklaim tidak ada warga yang mendapatkan dobel bantuan.

"Jadi tidak ada double bantuan. DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) tersebut diverifikasi ulang untuk memastikan layak atau tidak layak menerima bantuan. Jika tidak layak, KDS bisa dicabut," kata Imam dalam keterangan seperti yang dilihat di website Pemkot Depok, Minggu (15/5/2022).

Imam menjelaskan, KDS adalah program pelengkap. Politikus PKS itu menjelaskan prioritas pertama, penerima adalah warga miskin.

Penerima KDS dipastikan tak tumpang-tindih dengan pemberian bantuan sosial yang lain. Imam menyebut sasaran KDS adalah warga yang tak terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah pusat.

"KDS adalah program tambahan dan pelengkap bagi warga miskin yang belum mendapatkan bantuan apapun. Penerima KDS juga tidak tumpang tindih dengan penerima bantuan pusat lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Pangan (BSP)," sebut Imam.

Seperti diketahui, 38 dari 50 anggota DPRD Depok mengajukan mosi tidak percaya terhadap Wali Kota Depok M Idris dan Wawalkot Depok Imam Budi Hartono. KDS jadi salah satu alasan pengajuan mosi tidak percaya.

"Berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan Komisi D, termasuk juga anggota DPRD secara individu di luar anggota komisi, seperti saya, mengetahui sendiri ada kejanggalan dan ada tindakan tidak transparan serta mempolitisasi program KDS untuk kepentingan partai penguasa," ujar anggota Fraksi PKB-PSI Babai Suhaimi beberapa waktu lalu.

(zak/zak)