Babak Baru Mosi Tak Percaya ke Walkot Depok Berujung Interpelasi

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 18 Mei 2022 05:15 WIB
Rapat paripurna DPRD Depok (Dwi-detikcom)
Rapat paripurna DPRD Depok (Dwi-detikcom)
Jakarta -

Mosi tidak percaya anggota DPRD kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok memasuki babak baru. Kini, sebanyak 33 anggota dewan mengajukan hak interpelasi.

Pengajuan usul penggunaan hak interpelasi disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ). Berkas usulan interpelasi itu diserahkan oleh Igun Sumarno dari Fraksi PAN kepada Ketua dan Wakil DPRD Kota Depok.

"Usulan interpelasi dibuat untuk meminta keterangan yang jelas dan terperinci dari Wali Kota Depok mengenai kejelasan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dari hulu sampai hilir, jelas, transparan, dan terperinci," ujar Igun Sumarno dalam rapat di gedung DPRD Depok, Selasa (17/5/2022).

Igun berharap hak interpelasi itu dapat disetujui dalam paripurna. Dia ingin Pemkot Depok menjelaskan secara transparan mengenai KDS.

"Sebagai penutup, kami menyerukan kepada rapat paripurna Kota Depok untuk menyetujui penggunaan hak interpelasi kepada Wali Kota Depok terhadap program Kartu Depok Sejahtera (KDS) kami ajukan," ucapnya.

Berkas kemudian ditandatangani oleh jajaran pimpinan rapat.

"Bismillahirrahmanirrahim, demi masyarakat Depok, saya tanda tangani interpelasi anggota DPRD. Demi masyarakat Kota Depok dan keadilan," ujar Wakil DPRD Kota Depok dari Fraksi Golkar Tajudin Tabri.

Hal interpelasi itu diajukan oleh 33 anggota DPRD dari lima fraksi. Dua fraksi lain, PKS dan Demokrat-PPP, tak mengajukan usulan penggunaan hak interpelasi.

"Usulan interpelasi disampaikan 33 anggota DPRD dari lima fraksi yang ada di DPRD Kota Depok, sudah melebihi dari ketentuan dasar yang diatur tata tertib," ucap anggota PKB-PSI, Babai Suhaimi.

Simak tanggapan Wakil Wali Kota Depok pada halaman selanjutnya.