Fadli Zon Minta Larangan Ekspor CPO Dicabut, Ini Alasannya

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Selasa, 17 Mei 2022 16:45 WIB
Politikus Gerindra Fadli Zon mengusulkan agar pemerintah memberikan gelar Kota Perjuangan kepada Bukittinggi.
Fadli Zon (Jeka Kampai/detikcom)
Jakarta -

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon meminta kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal larangan ekspor crude palm oil (CPO) dicabut. Fadli menilai kebijakan itu mengakibatkan kerugian terutama bagi petani sawit dan produsen CPO dalam negeri.

"Selain gagal mencapai tujuannya, yaitu menurunkan harga minyak goreng eceran di dalam negeri, kebijakan tersebut kini terbukti malah mendatangkan lebih banyak lagi kerugian, baik terhadap neraca perdagangan maupun terhadap petani sawit dan produsen CPO kita," kata Fadli dalam keterangan tertulis, Selasa (17/5/2022).

Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini menyebut sudah mengkritisi kebijakan tersebut sejak awal. Fadli menilai biang kerok permasalahan kelangkaan minyak goreng bukan pasokan, melainkan penegakan hukum yang perlu dioptimalkan.

"Sejak bulan lalu, HKTI telah menyampaikan kepada pemerintah bahwa larangan ekspor bukanlah solusi, karena penyebab kelangkaan minyak goreng di dalam negeri bukanlah jumlah stok, melainkan soal penegakan hukum terkait kewajiban domestic market obligation (DMO). Itu sebabnya, HKTI sejak awal mendesak pemerintah segera merevisi kebijakan larangan ekspor tersebut," lanjutnya.

Fadli lantas membeberkan sejumlah alasannya menolak kebijakan larangan ekspor CPO. Menurutnya, kebijakan tersebut tak didasari diagnosis persoalan yang akurat.

"Pertama, kebijakan larangan ekspor CPO berangkat dari diagnosis persoalan yang tak akurat. Sebagai gambaran, produksi CPO kita pada tahun 2021 mencapai 46,88 juta ton, sementara konsumsi dalam negeri kita hanya 18,42 juta ton (39,29 persen). Di sisi lain, produksi minyak goreng sawit (MGS) pada 2021 sebesar 20,22 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri kita hanya 5,07 juta ton (25,07 persen)," ujarnya.

Fadli menyebut kelebihan pasokan minyak sawit selama ini diserap oleh pasar ekspor. Lantas, dia mempertanyakan penyerapan kelebihan pasokan CPO jika ekspor dilarang.

"Jadi, kelebihan pasokan minyak sawit yang ada selama ini memang diserap oleh pasar ekspor, tidak mungkin diserap semua pasar domestik. Kalau pemerintah melarang ekspor CPO dan minyak goreng, lalu sisa produksinya mau dikemanakan?" kata Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR itu.

Alasan lainnya, lanjut Fadli, kebijakan tersebut telah merugikan 3 juta petani sawit dalam negeri. Merujuk catatannya, dia menyebut penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit terjadi di hampir seluruh wilayah.

"Sejak kebijakan itu dirilis pada 28 April 2022, harga tandan buah segar (TBS) milik petani sawit terus merosot harganya. Penurunan harga TBS kelapa sawit ini, menurut catatan HKTI, terjadi di hampir seluruh wilayah. Di Sumatera Selatan, misalnya, harga TBS petani turun sekitar Rp 500 per kilogram. Di Riau, penurunan harga TBS mencapai Rp 1.000 per kilogram. Secara umum, penurunan harga TBS ini terjadi bervariasi antara Rp 500 dan Rp 1.500 per kilogram," ujar dia.

Simak selengkapnya di halaman berikut

Lihat Video: Protes Larangan Ekspor CPO, Petani Sawit Minta Bertemu Jokowi

[Gambas:Video 20detik]