Menteri LHK & Menteri Iklim Jerman Bertemu Bahas Pengendalian Iklim dkk

Inkana Izatifiqa R Putri - detikNews
Kamis, 12 Mei 2022 16:20 WIB
Menteri LHK dan Menteri Iklim Jerman
Foto: KLHK
Jakarta -

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menerima kunjungan Sekretaris Negara dan Utusan Khusus untuk Urusan Iklim Jerman, Jennifer Lee Morgan di Manggala Wanabakti, Jakarta (10/5). Pertemuan tersebut membahas mengenai beberapa hal di antaranya upaya pengendalian perubahan iklim dalam forum Multilateral G7, G20 dan UNFCCC, hingga rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), Perhutanan Sosial.

Selain itu, keduanya juga membahas soal berbagai kerja sama Indonesia-Jerman yang telah berjalan dan tengah dijajaki.

Mengawali diskusi, Siti mengucapkan selamat kepada Jerman atas terpilihnya negara tersebut sebagai Presidensi G7 untuk periode tahun 2022 ini. Pada tanggal 1 Januari 2022, Jerman mengambil alih Presidensi G7 selama satu tahun yang sebelumnya dipegang oleh Britania Raya.

Terkait pengendalian perubahan iklim, Siti menjelaskan Indonesia meyakini dan menghormati UNFCCC sebagai forum multilateral yang diamanatkan secara global untuk pengendalian perubahan iklim. Dalam hal ini, Indonesia menilai setiap komitmen harus didiskusikan dalam forum multilateral yang telah disepakati.

"Indonesia mendukung G7 dan G20, sebagai wadah untuk menumbuhkan dan mengimplementasikan berbagai gagasan substantif sebagai bagian dari solusi pengendalian perubahan iklim. Namun, meskipun hasil-hasil G7 dan G20 sering dirujuk oleh forum, agenda ataupun organisasi internasional, kedua forum tersebut tetap merupakan forum informal yang hasilnya hanya berlaku bagi anggotanya dan tidak mewakili keseluruhan negara pihak dalam UNFCCC," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/5/2022).

Lebih lanjut, Siti menyampaikan Indonesia kini telah mengikuti pedoman sistematis internasional terkait perubahan iklim. Hal ini termasuk men-submit dokumen seperti LTS, NDC, roadmap mitigasi dan adaptasi, serta beberapa praktik yang dilakukan selama 7 tahun terkait pengembangan rencana operasional FoLU Net Sink.

"FoLU Net Sink 2030 adalah agenda yang penting, karena memiliki kontribusi NDC terbesar yaitu sekitar 60%, dan pada posisi kedua adalah sektor energi. Namun demikian tidak mudah untuk mengontrol sektor energi, sehingga pihaknya akan bekerja keras pada sektor kehutanan untuk mengantisipasi sektor energi. KLHK sebagai focal point, juga bekerja sama dengan kementerian lainnya, termasuk ESDM, akan mengikuti dan dan mendukung agenda di energy transition," katanya.

Siti pun mengapresiasi inisiatif pihak Jerman dalam mengangkat agenda Energy Transition. Bersama Menteri ESDM, dirinya pun berencana akan berpartisipasi pada pertemuan G7 Climate, Energy and Environment Ministers yang berlangsung 26 - 27 Mei 2022 di Berlin, Jerman.

Sementara itu, terkait RHL, ia menilai RHL di kawasan gambut dan mangrove merupakan amanah langsung dari Presiden Joko Widodo. Adapun dalam kurun waktu 3 tahun sejak tahun 2019, lebih kurang seluas 170 ribu hektare kawasan mangrove telah direhabilitasi.

Dalam hal ini pemerintah menargetkan rehabilitasi 600 ribu hektare lahan, dan kualitasnya akan ditingkatkan hingga tahun 2024. Tak hanya itu, pihaknya saat ini juga tengah berdiskusi terkait kolaborasi Jerman dan Bank Dunia untuk dukungan terhadap rehabilitasi mangrove tersebut.

Soal perhutanan sosial, Siti menyampaikan ketidakseimbangan antara porsi pemberian izin kelola kepada perusahaan dan masyarakat menimbulkan berbagai konflik di Indonesia. Ia menyampaikan hingga tahun 2015, 95% lisensi diberikan untuk perusahaan konsesi.

Namun, saat ini Pemerintah Indonesia telah mengoreksi kebijakan tersebut sehingga saat ini porsi pemberian izinnya sekitar 18% untuk masyarakat dari yang sebelumnya hanya sekitar 4%. Siti menyebut angka ini akan ditingkatkan hingga sekitar 31% atau 32% y, atau sekitar 12,7 juta hektare untuk perhutanan sosial.

Sementara itu, Jennifer mengapresiasi atas berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya pengendalian perubahan iklim seperti RHL di kawasan gambut dan mangrove. Pihaknya juga mengapresiasi dan mendukung terkait pembentukan World Mangrove Center di Bali melalui kerja sama Indonesia-Jerman.

Soal perhutanan sosial, pihak Jerman berharap dapat belajar lebih lanjut terkait skema perhutanan sosial, peran masyarakat lokal dan masyarakat adat. Oleh karena itu, pihaknya berharap dapat berdiskusi tentang hal tersebut antara lain untuk mendukung masyarakat lokal dan masyarakat adat di Sumatera, Kalimantan, dan Papua dalam program perhutanan sosial.

Kemudian, Jennifer pun turut mengapresiasi atas target Indonesia di agenda FoLU Net Sink 2030, serta memberikan support terkait Presidensi G20 Indonesia. Mengakhiri pertemuan, Indonesia dan Jerman pun berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama yang tengah berlangsung serta melihat potensi-potensi lainnya pada masa mendatang.

Sebagai informasi, dalam acara ini Siti turut didampingi oleh Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kepala Badan Standardisasi Instrumen LHK, serta beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama KLHK.

(ncm/ega)