DPRD DKI Bentuk Pansus Jakarta Terkait Perpindahan Ibu Kota

Karin Nur Secha - detikNews
Rabu, 11 Mei 2022 23:07 WIB
Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta di Jl Kebon Sirih
Foto Gedung DPRD DKI Jakarta: (Wilda Hayatun Nufus/detikcom)
Jakarta -

DPRD DKI Jakarta menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jakarta pasca perpindahan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Badan Musyawaran (Bamus) DPRD DKI Jakarta menargetkan Pansus akan terbentuk awal Juni mendatang.

"Seperti apa (Jakarta) setelah IKN, harus terencana. Makanya dibentuklah Pansus untuk merumuskan hasilnya rekomendasi apa," ujar Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri dalam keterangannya, Rabu (11/5/2022).

Misan menyebut jajaran Pansus akan diumumkan dalam rapat paripurna DPRD mendatang. Dia menyebut anggota pansus nantinya akan didalami setelah Jakarta tak lagi menyandang status Ibukota.

Selain menetapkan pembentukan Pansus Jakarta Pasca IKN, rapat Bamus juga menyepakati pembentukan Pansus Raperda tentang Rencana Induk Transportasi serta Pansus Pengelolaan Air Minum pasca kontrak kerja Aetra dan Palyja.

"Kontrak Aetra dan Palyja kan berakhir Januari 2023. Harus kita bahas karena kan tidak akan diperpanjang," ucapnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Mohamad Taufik menyebut DPRD juga dilibatkan untuk mendalami Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026. Pendalaman atas penjelasan eksekutif mengenai RPD tersebut sangat penting demi tercapainya seluruh kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut.

"Representasi rakyat adalah DPRD, maka diajaklah kami diskusi untuk merumuskan itu. Supaya rencana pembangunan daerah ini ada keterlibatan rakyat. Kita sinkronkan sekarang, kegiatan apa yang harus dilaksanakan yang merupakan kebutuhan masyarakat, yang sudah kita temukan di lapangan," ucapnya.

Selain itu, Taufik juga meminta agar lima komisi di DPRD segera melakukan pendalaman kembali terhadap RPD 2023-2026. Dia berharap tidak ada lagi kegiatan yang terbengkalai karena terbentur aturan atau tidak memiliki program kegiatan.

"Kita kasih waktu 10 hari komisi untuk membahas RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) turunan dari RPD ini, agar apa yang akan dilaksanakan oleh pejabat Gubernur nantinya adalah program bersama masyarakat," ungkapnya.

Hal serupa juga diungkapkan Ketua Fraksi Partai NasDem Wibi Andrino. Dia meminta agar diberikan waktu untuk Komisi ataupun Fraksi mengkoreksi apakah program kegiatan prioritas sudah tercantum dalam RPD tersebut.

"Saya memohon diberikan waktu untuk mempersiapkan diri lebih matang untuk melihat kegiatan prioritas, agar bisa menjadi guiden atau bonggol atau rumahnya untuk usulan kegiatan kedepan," kata Wibi.

Sementara itu, Kepala Bappeda DKI Jakarta Nasrudin Djoko Surjono menjelaskan bahwa penyusunan RPD tahun 2023-2026 telah melalui berbagai tahapan sesuai prosedur yang berlaku. Salah satunya melaksanakan forum SKPD Konsisten, Konsultasi Publik, hingga fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Dalam menyusun permasalahan yang akan menjadi acuan RPD, kita juga gali dari para pakar, agar mereka memberikan masukan terkait poin-poin apa yang perlu dikembangkan dan diatasi di DKI dalam kurun waktu 2023-2026," tandasnya.

(ain/zap)