Ibu Kota Pindah, Ketua DPRD Usul 13 Sungai-Jalan Protokol Diserahkan ke DKI

Karin Nur Secha - detikNews
Selasa, 10 Mei 2022 18:26 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (Ilman/detikcom)
Jakarta -

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi mengusulkan agar 13 sungai dan jalan protokol yang dikelola pemerintah pusat diserahkan ke Pemprov DKI. Prasetio mengatakan Pemprov DKI memiliki alat untuk mengelola sungai dan jalan, terlebih status Ibu Kota bakal pindah.

"Ada 13 sungai di Jakarta, jalan protokol itu jalannya Pemerintah Pusat. Pertanyaannya adalah kalau itu jalan rusak yang disalahkan siapa? Pemerintah daerah, nah lebih baiknya, dengan adanya mau perpindahan ibu kota negara, serahkan saja kepada DKI," ujar Prasetio kepada wartawan, Selasa (10/5/2022).

Prasetio meminta khususnya kepada Kementerian PUPR agar menyerahkan 13 sungai ataupun jalan protokol kepada Pemprov DKI. Ke-13 sungai yang dimaksud dan melintasi Jakarta adalah Sungai Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Baru Barat, Mookevart, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung.

"Karena masalah di Jakarta cuma dua, macet dan banjir. Bagaimana cari solusinya? Jadi jangan bisa lah salah-salahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini kan nggak bagus juga," ucapnya.

"Nah 13 kali itu diserahkan aja ke kita. Pada saat tahun baru juga yang di sisi Sentul City itu, saya pernah mengajukan itu. Saya bicara dengan Wakil Menteri di situ, serahkan saja Jakarta mengenai 13 sungai dan jalan protokol, pasti beres," sambungnya.

Prasetio mengatakan salah satu jalan yang dimaksud adalah Jalan MH Thamrin menuju Sudirman.

"Jadi jangan dibuat kebijakan yang agak-agak banci gitu, to the point aja. Jadi kita nggak pusing main salah-salahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, itu aja kok, nggak ribet. Jadi Jakarta benar-benar kota bisnis, kota pertanggungjawabannya wilayah otonomi daerah dan membantu juga Pemerintah Pusat untuk konsentrasi IKN," katanya.

Prasetio juga pernah menyampaikan usulan 13 sungai dikelola oleh DKI pada 2019 lalu. Saat itu Prestio menyampaikan di hadapan John Wempi Wetipo yang menjabat sebagai Wamen PUPR. Saat itu, Edi mengkritik keras Kementerian PUPR terkait penanganan banjir dan macet.

"Ini ada 13 sungai, ada jalan protokol, pertanyaannya Pak, Jakarta itu masalahnya sekarang ada dua masalah, macet dan banjir. Kemarin ini terang benderang Jakarta Pak, 13 sungai yang dikelola oleh PUPR tidak ada alat satu pun yang turun," kata Edi di hadapan Wamen PUPR John Wempi Wetipo dalam Rakornas Forkopimda, di SIIC, Bogor, Rabu (13/11/2019).

Prasetio pun menantang PUPR untuk menyerahkan penanganan banjir dan macet Jakarta sepenuhnya ke Pemprov DKI. Prasetio mengatakan Pemprov DKI mampu menyelesaikan hal tersebut.

"Kalau memang Kementerian tidak mampu, serahkan kami Pak, pemerintah daerah, bukan apa-apa, kita punya APBD sangat luar biasa sebar Rp 89 triliun, SILPA nya masih banyak, kasih ke kita, kita kelola namanya jalan protokol, namanya 13 sungai, Jakarta hilang banjir dan macet," ujar Prasetio.

Simak juga 'Corona RI 10 Mei: Tambah 456 Kasus, Terbanyak dari DKI':

[Gambas:Video 20detik]



(ain/idn)