ADVERTISEMENT

Jawaban Wawalkot Depok Kala Diserang Mosi Tidak Percaya 38 Anggota Dewan

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 11 Mei 2022 07:50 WIB
Wakil Wali Kota (Wawalkot) Depok Imam Budi Hartono (Nahda Rizku/detikcom)
Wakil Wali Kota (Wawalkot) Depok Imam Budi Hartono (Nahda Rizku/detikcom)
Jakarta -

Sebanyak 38 dari 50 anggota DPRD Kota Depok menyatakan mosi tidak percaya ke Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terkait kartu Depok sejahtera (KDS) dan mutasi aparatur sipil negara (ASN). Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono pun menjawab serangan itu.

Mosi tidak percaya itu disampaikan oleh anggota Fraksi PKB-PSI, Babai Suhaimi. Dia menuturkan program KDS belum transparan dan dianggap sarat muatan politis.

"Tidak percaya kepada pemerintah dalam hal pelaksanaan program KDS itu sendiri dan mutasi ASN," kata anggota fraksi PKB-PSI, Babai Suhaimi, saat dihubungi detikcom, Selasa (10/5/2022).

"Ada kejanggalan dan ada tindakan tidak transparan serta mempolitisasi program KDS untuk kepentingan partai penguasa. Partai, katakanlah PKS itu sendiri," sambungnya.

Dia kemudian menjelaskan alasan di balik pelayangan mosi tidak percaya 38 anggota DPRD Depok kepada Pemkot. Menurutnya, penunjukan koordinator lapangan tak dibicarakan dengan Komisi D.

"Tidak transparan, contoh satu, di dalam pelaksanaan pemberian KDS itu kepada masyarakat tidak miskin. Kedua, bagi program rumah tidak layak huni itu ditunjuk koordinator lapangan. Satu kelurahan satu orang, tidak pernah dibicarakan oleh siapa pun, dalam hal ini DPRD Komisi D," ungkapnya.

Selain itu, Babai menilai kartu yang diedarkan identik dengan tokoh politik. Dalam hal ini, adanya potret Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok dalam pencetakan.

"Jenis kartunya itu bermuatan politis, kartunya warna putih, kemudian ada kombinasi warna oranye dan bergambar Wali Kota. Nah, kita bandingkan dengan beberapa daerah yang telah mengeluarkan program sejenis, Jakarta-lah yang dekat. Tidak ada kartu itu bergambar Gubernur dan Wakil Gubernur," ujar Babai.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman mengatakan mosi tidak percaya juga ditujukan kepada mutasi ASN di lingkup Pemkot Depok.

"Tapi tidak semata itu (KDS), bisa juga hal lain-lain seperti pengangkatan ASN banyak kejanggalan, kami sedang kaji," kata Ikra.

Mosi 38 anggota juga dilayangkan kepada Ketua DPRD Kota Depok, TM Yusuf Syahputra. Mereka akan melapor ke Badan Kehormatan Dewan (BKD).

"Untuk Ketua DPRD bentuknya laporan ke BKD, karena BKD yang harus memproses itu," ucap Ikra.

Lihat juga video 'Walkot Idris Pastikan Sandi Damkar Depok Tak Diintimidasi':

[Gambas:Video 20detik]



Respons Wakil Wali Kota Depok terkait mosi tidak percaya, simak di halaman berikut

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT