.webp)
Mosi Tak Percaya Gegara KDS
Sebelumnya, mosi tidak percaya terhadap Pemerintah Kota Depok menyasar Wali Kota Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono. Mereka yang mengajukan mosi tidak percaya adalah 38 anggota DPRD Depok.
Dirangkum detikcom, Rabu (11/5), 38 dari 50 anggota Depok alias lebih dari setengahnya mempertanyakan kebijakan-kebijakan Pemkot Depok yang dipimpin Idris dan Imam tersebut. Mosi tidak percaya itu nantinya bisa berujung hak interpelasi ataupun hak angket DPRD Kota Depok.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mosi tidak percaya kepada Pemerintah Kota, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota. Ini sedang kita susun bisa interpelasi atau angket," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman.
"Sebanyak 38 anggota, seluruh fraksi, selain PKS. Jadi Fraksi Gerindra, PDIP, Golkar, Demokrat, PPP, PAN, PKB-PSI. Artinya, ada beberapa program kebijakan yang kita pertanyakan soal mekanismenya. Kita menggunakan hak DPRD," imbuhnya.
Anggota Fraksi PKB-PSI, Babai Suhaimi, mengatakan mosi dilayangkan terkait pelaksanaan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dan mutasi aparatur sipil negara (ASN).
"Kepada pemerintah pelaksanaan program KDS dan mutasi ASN. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan Komisi D, termasuk juga anggota DPRD secara individu di luar anggota komisi, seperti saya. Mengetahui sendiri, ada kejanggalan dan ada tindakan tidak transparan serta mempolitisasi program KDS untuk kepentingan partai penguasa," ujar Babai Suhaimi.
(maa/maa)
