Bank DKI Ingatkan Anggota DPRD Bayar Utang Sebelum Jatuh Tempo

Karin Nur Secha - detikNews
Rabu, 11 Mei 2022 16:21 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan Gedung DPRD DKI Jakarta ditutup sementara karena banyak anggota yang terpapar Corona.
Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom
Jakarta -

Kepala Cabang Bank DKI di Kantor Balai Kota Jakarta Sri Utami mengingatkan para anggota DPRD untuk membayar angsuran utang atau kredit sebelum jatuh tempo. Anggota DPRD DKI juga diminta membuat tabungan beku.

Sri mengingatkan para anggota Dewan itu seusai rapat Bamus di ruang rapat serbaguna DPRD DKI, Rabu (11/5/2022). Sri tak merinci berapa anggota DPRD yang memiliki tagihan kredit atau utang di Bank DKI.

"Jadi nanti saya akan menjelaskan secara global. Saya tidak akan mungkin menyebut utang piutang dari rekening secara pribadi," ujar Sri.

Sri memaparkan gaji para anggota DPRD dibayarkan setiap tanggal 4. Sementara itu, angsuran kredit atau utang anggota Dewan jatuh tempo setiap tanggal 1.

"Kemudian bagi yang punya kredit itu jatuh Tempo kredit semua di tanggal 1. Otomatis pada saat tanggal 1 itu tanggal jatuh tempo, tapi untuk angsuran belum terbayar. Nah, kami berinisiatif agar pada saat tanggal 1 uang Bapak dan Ibu tidak terpotong untuk membayar angsuran, pada saat melakukan perjanjian kredit dengan kami itu ada tabungan beku 1 kali yang disimpan di rekening masing-masing," jelas Tami.

Di hadapan anggota Dewan, Sri menerangkan nantinya tabungan beku tersebut akan dibuka untuk memotong angsuran para anggota DPRD. Nantinya, lanjut Sri, pada saat saldo di aplikasi JakOne bertambah, tabungan beku tersebut akan langsung dibayarkan pada tanggal 1.

"Pada tanggal 4 Bapak dan Ibu gajian, kita tutup lagi. Jadi, ketika buka tabungan beku kita aktifkan kembali, otomatis ada saldo yang berkurang, begitu penjelasannya," ungkap Tami.

"Untuk penjelasan orang per orang, nanti bisa menghubungi saya. Saya sudah mendapat nomor telepon Bapak-Ibu sekalian. Dengan Tami, jadi untuk lebih pribadi, bisa lewat WA atau telepon saya," sambungnya.

"Harusnya Ibu sosialisasikan dulu, kabarkan dulu, baru Ibu lakukan dulu, baru Ibu sosialisasikan. Ini sekadar masukan. Nama saya Adi Kurnia. Nanti kalau WA print rekening koran saya dan harus diprioritaskan. Terima kasih," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD DKI Adi Kurnia mengatakan seharusnya sosialisasi tersebut tidak dilakukan dalam rapat tersebut.

Hal yang sama juga diungkapkan anggota DPRD DKI Fraksi Golkar Jamaludin. Dia menyebut, jika terkait utang piutang, tidak sah disampaikan di depan publik.

"Ini urusan utang piutang atau apa ini. Kalau urusan utang piutang tidak sah kalau diumumkan di publik. Itu menyangkut orang per orang, nggak boleh itu. Bukan urusan utang piutang, kan," kata Jamaludin.

Sementara itu, anggota DPRD F-NasDem Hasan Basri Umar menyampaikan terima kasih atas penjelasan Bank DKI terkait adanya potongan gaji anggota Dewan. Namun dia juga menyampaikan terkait angsuran kredit atau utang bisa lebih jelas via telepon.

"Jadi dengan penjelasan ini, semua sudah memahami. Tapi ketika itu terjadi teman-teman saya juga ditelepon, teman-teman ditanya, 'lu gaji lu dipotong nggak? Kok gaji gue, maksud gue sebagai contohlah, saya ditransfer masuk Rp 74 juta, tapi saldo di sini cuma Rp 72 juta. Jadi betul-betul butuh penjelasannya, ini tentu kami memahami. Tetapi apalagi kalau mau telepon, tentu akan lebih jelas lagi ketika kami ada masalah dia marah-marah dan rekomendasi dari ibu Tami nanti," katanya.

(ain/idn)