Ketua DPRD Banten Andra Soni mengatakan siapa pun yang menjadi penjabat gubernur harus bisa melakukan reformasi birokrasi di lingkungan ASN Banten. Salah satunya di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang saat ini sedang disorot soal masalah hukum penggelapan pajak.
"Pertama, kami berharap besar reformasi birokrasi untuk dituntaskan, salah satu contoh ya di Dispenda (Bapenda). Saya berharap itu karena pemerintahan ini berjalan baik apabila birokrasi bekerja dengan baik," kata Andra kepada detikcom, Rabu (11/5/2022).
Permintaan ini disampaikan untuk siapa pun Pj Gubernur Banten nantinya. Hingga kini, Sekda Banten Al Muktabar yang terkonfirmasi menjadi Pj Gubernur Banten.
"Ini untuk siapa pun, untuk penjabat yang dipercaya Presiden melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban gubernur di Banten, maksud kami siapa pun itu," terangnya.
DPRD Banten mengaku belum mendapat konfirmasi dan tembusan Al Muktabar menjadi Pj Gubernur. Tapi, memang ada undangan pelantikan pada Kamis (12/5) besok di Kemendagri.
Menurut Andra, sosok Al Muktabar yang sudah terkonfirmasi sebagai calon Pj Gubernur oleh Pemprov Banten sejauh ini dikenal sebagai sosok yang komunikatif secara kelembagaan.
"Beliau sudah tidak asing, kita sudah lebih dari 2 tahun bersama dalam konteks TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Sekda," ujarnya.
Al Muktabar disebut rajin hadir, baik saat rapat paripurna maupun rapat-rapat lain di DPRD. Menurut Andra, beda dengan kepala dinas yang menurutnya lebih sering absen.
"Jarang tidak hadir dalam undangan, justru kepala OPD yang sering mangkir," pungkasnya.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
