Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) menyoroti perusahaan pemenang tender gorden DPR. MAKI heran lantaran perusahaan yang menang justru yang menyodorkan harga lebih tinggi dibandingkan dua perusahaan lainnya.
"Terus terang saja agak aneh jika pengumuman pemenang yang dijadikan pemenang adalah penawar tertinggi. Karena yang tidak memenuhi persyaratan itu sudah gugur di fase-fase sebelumnya, misalnya barangnya jelek, tidak dapat dukungan, atau tidak sesuai spesifikasi, itu nggak sampai dibuka penawaran," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Kamis (5/5/2022).
"Kain gorden itu kan di pasaran banyak dan panitia mestinya memberikan spesifikasi barangnya itu yang gampang dicari di pasar, jadi nggak boleh dikunci, sehingga hanya satu perusahaan yang bisa menyuplai kain, itu nggak boleh," lanjutnya.
Boyamin mengatakan proses tender harus berjalan kompetitif. Menurutnya, pemenang tender harusnya dipilih dari perusahaan yang menawarkan harga termurah dan memenuhi persyaratan.
"Karena ini namanya tender harus kompetitif, maka dicari di pasaran yang banyak, maka nanti banyak perusahaan yang ikut tender, sehingga terjadi harga yang kompetitif. Kompetitif itu kan mestinya harga termurah yang memenuhi persyaratan. Nah, ini kok justru pemenang harga tertinggi. Ini agak sesuatu yang tidak lazim," ujarnya.
Boyamin yakin dua perusahaan lainnya yang ikut tender memenuhi persyaratan. Sebab, kata Boyamin, gorden merupakan barang yang mudah dicari di pasaran.
"Saya juga berkeyakinan dua yang lain itu mampu memenuhi persyaratan, mampu memenuhi spesifikasi, karena ini barang mudah dicari, di Pasar Baru, di Mangga Dua, atau di Tanah Abang pasti banyak sesuai spesifikasi yang bisa disuplai pemborong," ucapnya.
Boyamin mengaku akan memantau kain yang disuplai oleh perusahaan pemenang tender. Dia akan membandingkan dengan kain gorden perusahaan lain.
"Saya akan memantau, kain yang akhirnya disuplai oleh pemborong, oleh pemenang, itu seperti apa dan akan saya bandingkan dengan dua perusahaan yang lain. Kalau itu sama spesifikasinya seperti itu, kenapa yang lebih murah kok malah kalah," ungkapnya.
Lebih lanjut Boyamin meminta pimpinan program atau pimpro melakukan evaluasi pascapenetapan pemenang tender. Dia menyebut, dalam tender, dimungkinkan adanya evaluasi ulang setelah pengumuman pemenang.
"Saya meminta kepada pimpro untuk evaluasi ulang, kemudian melakukan proses yang benar, pelacakan. Jangan sampai yang dua ini seperti gugur hanya dicari-cari kesalahan sehingga yang dianggap pemenang yang harga tertinggi. Biasanya dalam tender memungkinkan adanya evaluasi ulang setelah dilakukan pengumuman. Mestinya juga ini ada kesempatan penawar yang lain yang lebih murah untuk melakukan sanggah banding," imbuhnya.
Lihat juga video 'Gorden Rp 90 Juta untuk Rumah Dinas Anggota DPR':
Baca berita selengkapnya di halaman berikut
(dek/imk)