PPP Minta Pemerintah Lebih Optimal Atasi Kemacetan saat Arus Mudik

PPP Minta Pemerintah Lebih Optimal Atasi Kemacetan saat Arus Mudik

Dea Duta Aulia - detikNews
Sabtu, 30 Apr 2022 20:35 WIB
Sejumlah kendaraan merayap di Fly Over Cikampek, Jawa Barat, Sabtu (30/4/2022). Kemacetan terjadi imbas volume kendaraan yang memadati jalan menuju Jawa Tengah maupun sebaliknya.
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha menilai pemerintah masih belum maksimal mengantisipasi kemacetan arus mudik Lebaran 2022. Padahal sebelum musim mudik tiba, Komisi V sudah meminta Kemenhub, Kementerian PUPR, Korlantas Polri untuk mengantisipasi kemacetan pada momen tersebut.

"Namun tampaknya pemerintah kurang antisipatif, terbukti panjangnya kemacetan di jalan tol, non tol, hingga akses ke pelabuhan. Hingga H-2 ini pun kemacetan terjadi di mana-mana," kata Syaifullah dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/4/2022).

Ia menilai meskipun saat ini sudah terlambat, namun pemerintah masih bisa memberikan solusi untuk mengurai kemacetan di sejumlah tempat. Pada Pelabuhan misalnya, pemerintah bisa segera menambah armada kapal feri dengan mendatangkan kapal dari daerah lain ke Pelabuhan Merak-Bakahuni.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di pelabuhan Kemenhub misalnya juga perlu memprioritaskan kendaraan roda dua karena umumnya bekal makanan mereka terbatas sehingga akan kewalahan jika sampai antre 5-7 jam di pelabuhan dengan tetap secara berkala juga melayani kendaraan roda empat, atau solusi-solusi lainnya yang dibutuhkan di lapangan," katanya.

Ia menuturkan, untuk mengurai kemacetan tidak hanya dengan mengadakan rekayasa lalu lintas saja, namun perlu adanya rekayasa hari libur. Sehingga dapat mengurai pemudik dalam jumlah besar di satu waktu bersamaan.

ADVERTISEMENT

"Setidaknya libur Lebaran perlu satu minggu sebelum hari H agar pilihan waktu mudik masyarakat juga lebih fleksibel," jelasnya.

Menurutnya, rekayasa hari libur sangat penting diterapkan. Sebab rekayasa lalu lintas yang saat ini dijalankan masih belum secara maksimal mengurai kemacetan di sejumlah ruas jalan. Ia mencontohkan pemberlakuan ganjil-genap. Nomor ganjil saat tidak boleh masuk tol membuat macet di jalan non tol dan juga tidak menghilangkan macet di jalan tol.

Pemerintah juga belum mempunyai perangkat pengawasan digital yang bisa memberi informasi kepada masyarakat tentang jumlah luas jalan raya dan kapasitas kendaraan yang seharusnya bisa melewati di waktu yang bersamaan.

"Masyarakat juga belum mudah mengakses kondisi kemacetan di jalan baik tol maupun non tol," pungkasnya.

(akn/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads