.webp)
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak merespons pernyataan Ketua Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni yang mengatakan pihaknya tidak memaksa orang membeli tiket jika dianggap mahal. Gilbert menilai pernyataan Sahroni itu memberikan kesan arogan dan tidak menyentuh perasaan masyarakat.
"Pernyataan Ahmad Sahroni ini berlebihan dan tidak menyentuh perasaan masyarakat, memberikan kesan arogansi. Ini menunjukkan karakter dan kemampuan berdialog lewat ucapan yang disampaikan," kata Gilbert kepada wartawan, Jumat (29/4/2022).
"Keberadaan Ahmad Sahroni di situ adalah sebagai pengguna APBD, bukan sebagai anggota DPR," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gilbert menjelaskan soal anggaran Formula E yang berasal dari APBD sebesar Rp 710 miliar. Menurutnya, pernyataan Sahroni yang menyebutkan agar tidak menonton kalau merasa mahal sangat tidak tepat.
"Pernyataan Ahmad Sahroni yang menyebutkan agar tidak menonton kalau merasa mahal sangatlah tidak tepat, pada saat anggaran Formula E berasal dari APBD sebesar Rp 710 M lebih dengan pemasukan ditaksir hanya sekitar Rp 7 M dari harga tiket yang akan dijual," jelas Gilbert.
"Ini bisa dimaklumi karena bukan uangnya pribadi yang digunakan, sehingga bukan ucapan seorang 'sales/marketing' yang muncul. Sehingga kalau anggota DPRD yang mengawasi anggaran ingin pemasukan dan penonton lebih banyak, menjadi kontradiktif dengan Ketua Panitia yang terlibat saat-saat akhir, tanpa terlibat dalam APBD DKI," tambahnya.
Lebih lanjut Gilbert mengatakan seharusnya MKD DPR RI mengambil sikap terkait posisi Sahroni yang sebagai anggota DPR RI dan juga Ketua Formula E. Menurutnya, tidak etis jika anggota legislatif juga terlibat melaksanakan kegiatan eksekutif yang menggunakan APBD.
"Seharusnya Badan Kehormatan DPR RI bersikap sepatutnya dengan posisi Ahmad Sahroni sebagai anggota DPR RI dan Ketua Panitia Formula E. Panitia menggunakan APBD DKI, uang negara juga," ujar Gilbert.
"Maka menjadi tidak etis dan salah kaprah pada saat anggota legislatif juga terlibat melaksanakan kegiatan eksekutif yang menggunakan APBD. Sangat tidak beretika bila pengawas (tugas anggota legislatif) juga menjadi pelaksana (eksekutif)," imbuhnya.
Lihat juga video 'Riza Patria soal Rencana Interpelasi Formula E: Apapun Kami Hormati':
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
