KPK Singgung Masa Jabatan Anies Terkait Formula E, Wagub DKI Bilang Begini

ADVERTISEMENT

KPK Singgung Masa Jabatan Anies Terkait Formula E, Wagub DKI Bilang Begini

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Kamis, 28 Apr 2022 23:04 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria
Ahmad Riza Patria (Tiara Aliya/detikcom)
Jakarta -

KPK menyoroti commitment fee Rp 560 miliar Formule E yang dibayarkan untuk kegiatan melampaui periode jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilakan KPK mendalami pembayaran tersebut.

"Kalau soal itu nanti biarlah itu ada wilayah BPK, Kemendagri, ada wilayah KPK. Silakan nanti dikaji sejauh mana itu dimungkinkan atau tidak," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/4/2022).

Riza memastikan semua program ataupun kegiatan yang direncanakan Pemprov DKI bersama DPRD DKI telah melalui proses panjang. Meski begitu, pihaknya menghormati apabila KPK maupun aparat penegak hukum lainnya hendak menyelidiki seluruh proses ajang Formula E ini.

"Kami menghormati aparat dari BPK, apakah dari KPK kepolisian dan Kejagung, pengadilan apa pun aparat hukum kita saling menghormati. Kita sendiri Pemprov saling berupaya untuk merencanakan dan juga melaksanakan sebaik mungkin berbagai bentuk kegiatan yang ada," jelasnya.

Sebelumnya, penyelidikan kasus dugaan korupsi berkaitan dengan Formula E Jakarta masih dilakukan KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan penyelidik KPK masih mengumpulkan informasi perihal berbagai aspek dalam perkara dugaan korupsi itu. Penyelidik KPK turut mencari tahu tentang penyelenggaraan kegiatan serupa di negara lain.

"Sejauh ini proses penyelidikan terus berjalan dan kita masih mencari informasi-informasi misal menyangkut bagaimana penyelenggaraan Formula E di negara lain. Apakah ada semacam commitment fee dan lain sebagainya. Kami juga sedang mengupayakan untuk meminta keterangan dari pihak yang menerima transfer dana dari Pemprov DKI," ucap Alexander di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (26/4).

Informasi yang sama digali penyelidik KPK dari JakPro selaku penyelenggara balap mobil listrik itu. Alexander turut mengatakan bila informasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan pemerintah daerah tidak boleh menggunakan anggaran untuk acara-acara yang tujuannya bisnis.

Selain itu, Alexander menyoroti perihal adanya pembayaran dari Pemprov DKI untuk penyelenggaraan Formula E DKI. Hal ini menjadi perhatian KPK berkaitan dengan periode jabatan Gubernur DKI Jakarta yang akan berakhir pada tahun ini.

"Kita lihat semua dari berbagai aspek tersebut, yang jelas saat ini sudah dilakukan pembayaran Rp 560 miliar untuk penyelenggaraan selama 3 tahun ke depan, 2022, 2023, 2024, dan itu melampaui periode gubernur saat ini. Kan nanti Gubernur DKI saat ini berakhir September apa November ya, tahun 2022," ucap Alexander.

Menurut Alexander, KPK akan mendalami semua kemungkinan demi mengusut dugaan korupsi terkait Formula E ini. KPK akan mendalami apakah ada kerugian negara atau tidak.

"Ada ketentuan bahwa seorang pejabat itu tidak boleh mengikat suatu kontrak yang memakai anggaran yang melewati pemerintahan yang bersangkutan, ada ketentuan seperti itu. Tentu nanti ini yang akan kami dalami dengan meminta keterangan ahli, bagaimana terkait kerugian negaranya, apakah sudah terjadi kerugian negara," paparnya.

(taa/haf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT