.webp)
Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menyebut tak hanya Lili Pintauli Siregar seorang yang menerima fasilitas tak patut. Sebagaimana diketahui, Lili adalah Wakil Ketua KPK yang menerima fasilitas menonton ajang balap MotoGP.
Lili Pintauli dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada 12 April lantaran menerima akomodasi dalam ajang MotoGP Mandalika.
Dalam dokumen yang diterima detikcom, Lili disebut mendapat tiket hotel dan tiket menonton balapan MotoGP pada 18-20 Maret silam. Diduga tiket itu pemberian dari salah satu perusahaan BUMN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Novel kemudian berbicara di kanal YouTubenya, diakses detikcom pada Selasa (26/4). Kini tergantung Dewas KPK, apakah mau menangani perkara ini atau tidak.
"Saya menduga atau mendengar, mendapatkan fasilitas ini pimpinan KPK bukan hanya ibu Lili, tapi ada juga yang lain. Sekarang masalahnya Dewan Pengawas mau bekerja apa nggak," ucap Novel Baswedan.
Dia menyarankan agar Dewan Pengawas mengganti nama apabila tidak berani memeriksa siapa-siapa saja selain Lili yang menerima fasilitas serupa. Kondisi di internal institusi yang dulu pernah dia bela membuatnya sedih.
"Dewan pengawas itu mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum kalau ada insan KPK, baik pimpinan atau pegawai KPK itu melakukan pelanggaran," ujar Novel.
Selanjutnya, Novel kritik Dewas KPK:
Novel kritik Dewas KPK
Novel mengkritik pernyataan Dewas KPK yang menyebut Dirut Pertamina, Nicke Widyawati, tidak kooperatif. Pertamina adalah pihak BUMN yang diduga memberi fasilitas ke Lili.
"Bila benar pernyataan Dewas di bawah ini, maka itu karena kesalahan dari Dewas sendiri," sebut Novel melalui akun Twitter miliknya @nazaqistsha seperti dikutip, Selasa (26/4).
Novel turut mencantumkan tautan berita media nasional yang memberi judul 'Dewas KPK: Dirut Pertamina Tak Kooperatif soal Lili Pintauli'. Novel mengkritik Dewas KPK yang kini tidak bisa dipercaya.
"Bagaimana orang akan kooperatif ketika Dewas tidak cukup bisa dipercaya? Jangan-jangan orang sudah bersaksi lalu Dewas malah berpihak ke pimpinan KPK yang bermasalah. Duh," ucap Novel.
Serangan kritik turut dilancarkan kolega Novel, Yudi Purnomo Harahap, melalui akun Twitter. Setali tiga uang, kritik Yudi memotret rekam jejak Dewas KPK yang dianggap malah berpihak kepada pelanggar kode etik.
"Daripada nuduh nggak kooperatif, lebih baik Dewas KPK introspeksi diri putusan mereka terhadap pimpinan KPK apa selama ini, jauh dari memuaskan, jadi bagaimana orang bisa percaya jika melihat rekam jejak Dewas, apalagi kasus ini tentang Lili Komisioner KPK," sebut Yudi.
Selanjutnya, jawaban KPK:
Jawaban KPK
KPK menjawab 'bisik-bisik' Novel yang memuat dugaan pimpinan KPK lainnya menerima 'fasilitas' serupa seperti Lili Pintauli. KPK mempersilakan Novel melapor secara resmi ke Dewas KPK.
"Kami berharap kepada masyarakat, silakan sampaikan aduannya tentu dengan data yang dimiliki kepada Dewas KPK karena itu saluran resminya sesuai ketentuan berlaku," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/4).
 Ali Fikri (Ari Saputra/detikcom) |
Ali menerangkan opini tanpa adanya tindakan nyata merupakan langkah yang tidak tepat. Sebab, menurut Ali, adanya pengaduan masyarakat ke Dewas KPK membuktikan fungsi kontrol terhadap KPK berjalan dengan baik.
"Kami kira tidak tepat jika hanya dengan cara membangun persepsi dan opini di luarnya tanpa tindakan nyata, karena bagi kami adanya pengaduan masyarakat membuktikan bahwa fungsi kontrol sosial terhadap KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi berjalan dengan baik," ujarnya.
Terpisah, anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris juga memberi jawaban soal tudingan Novel itu. Haris menyebut Novel bisa melaporkan secara resmi ke Dewas KPK jika meyakini pimpinan KPK mendapat fasilitas serupa seperti Lili itu benar adanya.
"Jika benar mestinya dilaporkan secara resmi ke Dewas," ungkapnya.
