Novel soal Pimpinan KPK Selain Lili Terima Fasilitas MotoGP: Dewas Sudah Tahu

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Rabu, 27 Apr 2022 13:34 WIB
Tentang Novel Baswedan, Penyidik Top KPK tapi Dibuang Gara-gara TWK
Novel Baswedan (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan menuding ada pimpinan KPK selain Lili Pintauli Siregar yang diduga turut menerima fasilitas terkait MotoGP Mandalika tempo hari. Siapa yang dimaksud Novel?

"Informasinya begitu, bukan cuma Lili. Yang terkait MotoGP itu bukan cuma Lili (yang diduga menerima fasilitas)," ucap Novel kepada detikcom, Rabu (27/4/2022).

Seperti diketahui, pimpinan KPK selain Lili adalah Firli Bahuri selaku ketua, dengan anggota Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango. Kelimanya merupakan pimpinan KPK saat ini. Lalu, siapa yang dimaksud Novel? Apakah keempat pimpinan KPK lainnya?

"Nggak, nggak, tapi Dewas sudah tahu itu," ujar Novel.

Perihal ini sendiri sudah ditanggapi anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris serta Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Mereka berharap Novel melaporkan secara resmi tentang informasi itu, tapi Novel sendiri sangsi terhadap Dewas KPK.

"Ya itu kebiasaannya Dewas begitu. Dewas itu kebiasaannya seperti itu. Harusnya dia berkepentingan untuk proaktif mencari tahu atau memperkaya informasi yang dia punya, untuk memperjelas. Bukan pasif. Dewas kan sekarang pasif. Selalu begitu," ucap Novel.

"Dewas bila dilaporkan pun, bila tidak ada bukti dengan standar pembuktian pidana, nggak akan direspons. Maka bila nanti dapat bukti yang bisa memenuhi standar pidana, nggak juga kita laporkan ke Dewas, karena Dewas hanya memeriksa masalah etik. Itu pun tidak serius karena memeriksanya sekadar dan enggan beri sanksi serius terhadap pimpinan KPK," imbuh Novel menegaskan.

Novel lantas melihat ke belakang saat dirinya melaporkan dugaan pelanggaran kode etik lainnya yang diduga dilakukan Lili Pintauli. Kala itu Dewas KPK tidak memproses laporannya.

"Ditolak, sanksinya nggak jelas. Kalau gitu ngapain. Kita kan nggak bermusuhan sama orang. Kita sedang melihat ada suatu perbuatan memalukan, ada aparatur negara yang punya kewajiban dan dia kemudian melakukan sebaliknya atau perilaku yang melanggar, tentunya pelanggarannya etiklah, tapi ketika Dewas nggak peduli ya itulah jadi ukuran buat kita. Apakah Dewas ini memang punya kesungguhan untuk melakukan tanggung jawabnya, tugas dan tanggung jawabnya gitu," cecar Novel.

Saat itu, mengenai laporan Novel, Syamsuddin Haris selaku anggota Dewas KPK menyebut laporan itu tidak dapat diproses lebih lanjut karena dinilai belum jelas. Lili saat itu, diduga Novel, melanggar etik karena menjalin komunikasi dengan kontestan Pilkada serentak di Labuhanbatu Utara atau Labura.

"Laporan pengaduan baru diterima Dewas, tapi materi laporan sumir. Perbuatan LPS yang diduga melanggar etik tidak dijelaskan apa saja. Setiap laporan pengaduan dugaan pelanggaran etik oleh insan KPK harus jelas apa fakta perbuatannya, kapan dilakukan, siapa saksinya, apa bukti-bukti awalnya," kata Syamsuddin.

"Jika diadukan bahwa LPS berkomunikasi dengan kontestan Pilkada 2020 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), ya, harus jelas apa isi komunikasi yang diduga melanggar etik tersebut," imbuhnya.

Selengkapnya halaman berikutnya.