Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyebutkan data desa berbasis SDGs Desa bisa dijadikan dasar menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Dengan hal itu pemerintah desa bisa lebih detail melihat permasalahan dan potensi yang ada di desa.
"Membangun Indonesia dari pinggiran salah satu wujudnya ya seperti hari ini. Semua hal terdata, terbaca, tertangani dalam konteks lokal. Ini yang kita maksud SDGs desa adalah menyikapi kondisi yang akhir-akhir ini ditarik secara global. Kalau kita tidak siap maka kita akan mudah tergerus oleh situasi yang sangat tidak menentu hari ini," kata Abdul Halim Iskandar dalam keterangan tertulis, Rabu (27/4/2022).
SDGs Desa memang disusun sebagai instrumen dalam pembangunan di Indonesia. Menjadi turunan dari SDGs Global data yang diperoleh dengan berpedoman pada 222 indikator ini dijamin valid dan ter-update setiap waktunya.
Ia menuturkan data desa berbasis SDGs Desa bersifat makro dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder terkait. Meskipun begitu, aspek kerahasiaan data tetap selalu terjaga salah satunya dengan memberikan akses khusus kepada kepala desa atau sekretaris desa.
"Semua bisa memanfaatkan data untuk kepentingan pembangunan. Tapi tetap ada hak istimewa dari warga yaitu nama dan alamat masing-masing warga yang miskin ekstrim hanya bisa dibuka oleh kades dan sekdes. Data SDGs desa dari desa, oleh desa, untuk desa," jelasnya.
Ia menuturkan,pihaknya terus melakukan pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM) yang lebih detail. Hal ini dilakukan karena adanya pendalaman data di tingkat RT, keluarga, dan warga sehingga bisa memberikan informasi lebih banyak sebagai proses perbaikan data.
Sementara itu, Lurah Mantuk Marsudi mengakui data desa berbasis SDGs Desa mampu menjadi landasan dalam membangun desa bahkan potensi serta masalah yang ada. Ia menambahkan hal tersebut memudahkan pemerintah desa dalam mengetahui kondisi masyarakat.
"Dengan aplikasi pendataan SDGs ini kami sangat mengerti persis kondisi masyarakat. Disitu kami juga menjadikannya sebagai penentu arah kebijakan kami," tutup Marsudi.
(fhs/ega)
