ICW Nilai Dewas KPK Gagal Beri Efek Jera Pelanggar Etik, Ungkit Kasus Lili

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Rabu, 27 Apr 2022 17:04 WIB
Kurnia Ramadhana
Foto: Ari Saputra/detikcom
Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti berbagai rentetan pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK termasuk Lili Pintauli Siregar. ICW menilai dalam hal ini Dewan Pengawas KPK gagal memberikan efek jera terhadap insan KPK yang melanggar kode etik.

"Dewan Pengawas gagal memberikan efek jera bagi pelanggar kode etik. Satu di antaranya menyangkut Lili Pintauli Siregar tatkala dirinya menjalin komunikasi dengan pihak beperkara. Kala itu, Lili hanya dijatuhi sanksi pemotongan gaji yang jumlahnya pun sangat tidak signifikan," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Rabu (27/4/2022).

Kurnia lalu berbicara mengenai aduan pelanggaran kode etik terkait dugaan penerimaan fasilitas hotel dan tiket MotoGP Mandalika untuk Lili Pintauli Siregar yang kini tengah bergulir di Dewas KPK. Kurnia berharap Dewas KPK bisa bersikap tegas dengan putusannya nanti.

"Momentum pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Lili ini harus dimanfaatkan oleh Dewan Pengawas untuk membersihkan lembaga antirasuah dari orang-orang bermasalah. Jika nanti Lili terbukti melanggar kode etik, Dewan Pengawas harus mendesak Lili segera hengkang dari KPK," ujar Kurnia.

"Namun, seandainya Lili menolak, Dewan Pengawas harus menginformasikan hal tersebut kepada Presiden agar kemudian diterbitkan Keputusan Presiden untuk memberhentikan Lili atas alasan telah melakukan perbuatan tercela," sambungnya.

Kurnia mengatakan pihaknya sedari awal sudah mempermasalahkan proses pemilihan pimpinan KPK yang menjabat saat ini. Kurnia lalu menyinggung Ketua KPK Firli Bahuri yang saat itu menjabat Deputi Penindakan KPK.

"Sedari awal, saat proses pemilihan pimpinan KPK, ICW sudah mengingatkan, khususnya kepada Presiden dan DPR, bahwa kandidat pemimpin lembaga antirasuah itu dipenuhi dengan permasalahan masa lalu. misalnya, Firli Bahuri, yang sebelumnya tersandung etik saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Jadi tidak heran lagi jika kemudian KPK hari ini hanya bisa menyajikan kontroversi kepada masyarakat tanpa sekali pun mendulang prestasi," kata Kurnia.

Lebih lanjut, Kurnia menyayangkan Presiden tidak menegur pimpinan KPK yang tersandung masalah etik. Semestinya, kata Kurnia, presiden turut campur tangan langsung di segala persoalan KPK.

"Presiden selalu mengabaikan dan tidak pernah menegur pimpinan KPK bermasalah. Patut diingat, perubahan UU KPK telah meletakkan lembaga antirasuah itu sebagai bagian dari eksekutif. Untuk itu, segala persoalan KPK, di luar proses hukum, Presiden punya kewenangan untuk campur tangan langsung. Sayangnya, itu tidak dilakukan, bahkan saat pimpinan KPK melanggar ketentuan dengan memecat puluhan pegawainya melalui tes wawasan kebangsaan," ucap Kurnia.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewas KPK. Dia dilaporkan lantaran diduga menerima fasilitas hotel dan tiket MotoGP di Mandalika.

Dari dokumen yang diterima detikcom, Lili dilaporkan atas dugaan penerimaan fasilitas berupa akomodasi hotel dan tiket MotoGP di Mandalika. Lili diduga mendapat fasilitas menonton ajang MotoGP pada 18-20 April dari sebuah salah satu perusahaan BUMN.

(whn/idn)