Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk meminta keterangan Masinton Pasaribu soal informasi kasus korupsi izin ekspor bahan baku minyak sawit mentah atau CPO, untuk mendanai wacana penundaan Pemilu 2024. Akankah Kejagung memanggil anggota DPR RI itu?
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menegaskan Kejagung wajib menelusuri informasi yang beredar soal kasus yang mereka tangani. Khusus terkait kasus korupsi minyak goreng, Boyamin menyebut Kejagung perlu mengundang Masinton.
"Semua informasi wajib hukumnya untuk ditelusuri. Kejagung perlu mengundang Masinton untuk diperdalam pernyataannya, untuk mendapatkan bukti dan petunjuk," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, Senin (25/4/2022).
 Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana (dok. Kejagung) |
Terpisah, pihak Kejagung menjawab pernyataan Boyamin. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyebut penyidik kasus minyak goreng saat ini fokus terhadap hal yang dapat membuktikan dugaan korupsi terkait minyak goreng ini.
"Tidak sejauh itu. Penyidik itu fokus pada pembuktian perkara yang ditangani," ucap Ketut saat dimintai konfirmasi, Senin (25/4).
Ketut menjelaskan pihaknya hanya akan memanggil saksi yang dapat membuktikan dugaan korupsi soal pemberian izin ekspor CPO. Dia mengimbau agar kasus korupsi minyak goreng ini tak dikaitkan dengan politik.
"Yang dipanggil sebagai saksi sudah tentu yang terkait dengan pembuktian perkara. Jadi, jangan dikait-kaitkan dengan politik dan sebagainya," ujarnya.
Baca berita selengkapnya di halaman berikut
Tonton juga Video: Masinton Ungkap Info Kasus Migor untuk Ongkosi Wacana Tunda Pemilu
