KOPAJA Beri SP1 Anies, Wagub Pamer DKI Dapat Award-Penanganan Banjir Membaik

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jumat, 22 Apr 2022 18:32 WIB
Wagub DKI Ahmad Riza Patria
Foto: Karin Nur Secha/detikcom
Jakarta -

Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) menuntut Gubernur Anies Baswedan menyelesaikan sembilan permasalahan krusial di Ibu Kota sebelum masa jabatannya habis. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilakan masyarakat menyampaikan tuntutan secara adil dengan melihat fakta yang ada.

"Semua tuntutan apa pun, mau sembilan, mau berapa pun, mau 99, juga kita tindak lanjuti. Jadi prinsipnya kita sangat terbuka. Kami tidak antikritik, tidak antidemo, justru kami tunggu masukan, kritik, yang konstruktif dan solusi-solusinya, tapi juga harus fair, lihat faktanya, lihat datanya," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2022).

Sebagai contoh, kata Riza, salah satu tuntutan warga mengenai penanganan banjir di Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir. Terkait hal ini, Riza mengklaim progres penanganan banjir di Ibu Kota semakin baik.

"Banjir progresnya semakin baik, transportasi progresnya semakin baik, bahkan kita dapat award, polusi udara, semua semakin baik, semakin kondusif, IPM kita tertinggi, PAD, APBD-nya, semua. Berbagai prestasi kita peroleh," jelasnya.

Selain itu, Riza menepis pernyataan koalisi warga terkait masih adanya penggusuran paksa di era Anies Baswedan. Dia menegaskan pihaknya tak pernah melakukan penggusuran paksa terhadap warga.

"Penggusuran paksa nggak ada di Jakarta. Kami tidak pernah melakukan penggusuran paksa," tegasnya.

Politikus Gerindra itu mengaku senang masyarakat saat ini semakin kritis. Meski begitu, dia menyarankan supaya kritik disertai dengan solusi yang membangun.

"Sampaikan saran, masukan konstruktif, dan kalau bisa, selain kritik, juga kasih saran solusi, itu baru cerdas," imbuhnya.

Selain itu, Riza menekankan setiap program yang dijalankan Pemprov DKI melalui proses panjang serta sesuai dengan tahapan.

"Semua kita susun program-program mulai musrenbang tingkat terbawah sampai provinsi, berdiskusi dengan partai-partai di DPRD, melalui fraksi-fraksi dibahas semua. Tidak ada yang instan, tidak ada yang simsalabim. Semua melalui proses sesuai dengan RPJMD, sesuai dengan KSD. Tahapan semua mulai perencanaan sampai penganggaran bahkan sampai eksekusi pelaksanaannya," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) menyambangi Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menyerahkan surat peringatan pertama (SP 1) yang berisikan sembilan permasalahan krusial di Ibu Kota yang mesti diselesaikan oleh Gubernur Anies Baswedan dalam kurun waktu 6 bulan terakhir.

"Pada hari ini perwakilan puluhan komunitas warga Jakarta yang terlanggar haknya serta organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam KOPAJA menyerahkan surat peringatan 1 (SP1) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan," kata perwakilan LBH Jakarta Jenny Silvia dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2022).

Permasalahan krusial tersebut merupakan janji politik Anies saat terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Salah satunya, reklamasi yang masih terus berlanjut.

Tuntutan lainnya mengenai persoalan banjir yang tak kunjung usai. Koalisi warga mengatakan DKI tak memiliki sistem penanggulangan bencana banjir yang berorientasi pada pemulihan hak korban.

Berikut 9 permasalahan krusial yang ditagih koalisi warga kepada Anies:

1. Buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN)
2. Sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air
3. Penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir
4. Ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum
5. Lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta
6. Reklamasi yang masih terus berlanjut
7. Hunian yang layak masih menjadi masalah krusial
8. Penggusuran paksa masih menghantui Warga Jakarta
9. Belum maksimalnya penanganan COVID-19 serta dampak sosialnya

"Sembilan permasalahan publik tersebut sangat krusial karena berkaitan langsung dengan penikmatan standar kehidupan layak yang berhak didapatkan setiap warga dan wajib dipenuhi oleh pemerintahnya. Koalisi warga menolak politisasi terhadap isu publik dan menuntut Anies selaku pejabat publik secara serius menuntaskan persoalan tersebut secara struktural dan berkelanjutan," katanya.

Simak juga 'Anies Sebut 10 Cara Mewujudkan Jakarta Jadi Kota Global':

[Gambas:Video 20detik]



(taa/idn)