Jakarta -
Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) sempat berdebat dengan polisi ketika menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta. Adu mulut terjadi lantaran koalisi warga membacakan isi tuntutan penuntasan 9 permasalahan krusial tepat halaman kantor Gubernur Anies Baswedan.
Pantauan detikcom di lokasi pada Jumat (22/4/2022), massa yang merupakan perwakilan koalisi warga memadati Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka membawa sejumlah poster berisikan sindiran terhadap Anies Baswedan.
Perwakilan warga hendak menyerahkan Surat Peringatan (SP) 1 kepada Anies Baswedan. Sebagai informasi, SP 1 ini berisikan tentang tuntutan penuntasan 9 permasalahan krusial di DKI Jakarta dalam 6 bulan terakhir sebelum masa kepemimpinannya berakhir pada Oktober mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai informasi, perwakilan warga yang datang terdiri dari Penggugat CLS Udara, KIARA hingga Warga Nelayan Muara Angke. Mereka didampingi oleh LBH Jakarta.
 Foto: Debat Koalisi Perjuangan Warga Jakarta dan polisi di teras Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (22/4/2022). (Tiara Aliya Azzahra/detikcom) |
Sebelum surat itu diserahkan, mereka membacakan terlebih dahulu di depan kantor Anies. Melihat kerumunan massa, aparat polisi menghampiri untuk membubarkan massa.
"Tolong ya, ini nggak ada pemberitahuan di sini," kata polisi kepada perwakilan warga.
"Pak, sebentar saja Pak," jawab perwakilan LBH Jakarta yang mendampingi warga.
"Sampeyan (anda) sudah minta waktu, saya kasih 15 menit," balas polisi itu.
"Dulu waktu zaman Pak Jokowi kagak begitu," saut warga lainnya.
"Pak jangan sampai Pemprov terlihat membatasi warga. Ini bukan LBH, Pak. Ini kepentingan warga," sambung perwakilan LBH.
Tak lama setelah itu, seorang yang mengaku sebagai perwakilan Pemprov DKI datang menghampiri warga. Dia meminta supaya warga pindah ke luar Balai Kota.
"Tolong dengar saya, ini Pak Gubernur lagi ada tamu. Kalau minta tolong di luar dulu boleh?" ucap perwakilan Pemprov DKI.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan juga 'Saat Anies Sebut 10 Cara Mewujudkan Jakarta Jadi Kota Global':
[Gambas:Video 20detik]
"Bapak siapa?" tanya LBH.
"Saya dari Pemprov. Kalau memang minta waktu ,ini sudah dikasih waktu. Pak Gubernur lagi ada tamu dan ini tak ada pemberitahuan," balas perwakilan Pemprov DKI.
"Itu aksi kan pak? Kita bukan demo ini penyerahan surat. Kita lebih tone down deh," balas LBH Jakarta.
"Bukan, nggak, nggak pernah ada yang di sini orasi. di luar boleh," kata Pemprov DKI.
 Foto: Debat Koalisi Perjuangan Warga Jakarta dan polisi di teras Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (22/4/2022). (Tiara Aliya Azzahra/detikcom) |
"Ini bukan orasi, bapak harus membedakan konferensi pers dengan orasi," balas LBH Jakarta.
"Kalau konpers anda di tempat anda," kata Pemprov DKI.
"Jadi warga nggak boleh?" tanya LBH Jakarta.
"Boleh, di ruang publik," balas Pemprov DKI.
"Jadi ini bukan ruang publik?" tanya LBH lagi.
"Ini bukan ruang publik, ruang publik ada di luar. Ini kantor," balas Pemprov DKI.
"Oh oke, ini bukan ruang publik, ini kantor gubernur. Berarti warga nggak boleh ke sini?" balas LBH.
"Bukan nggak boleh ke sini. Tapi melakukan kegiatan apa? Karena orang di sini kerja," balas Pemprov.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
"Pak ini warga mau sampaikan tuntutan warga," balas LBH.
"Iya, selama ini banyak yang demo di luar," kata Pemprov.
"Ini bukan demo, kita udah bilang," kata LBH.
"Apapun bentuknya, di luar," tegas Pemprov.
Meskipun sempat terjadi perdebatan, perwakilan warga lainnya tetap melanjutkan penyampaian pendapat sampai selesai. Setelah itu, massa bubar dan menuju Gedung Blok G Balai Kota DKI Jakarta untuk menyerahkan SP 1.
Sebagaimana diketahui, beberapa di antara permasalahan krusial tersebut merupakan janji politik Anies saat terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2017 silam. Salah satunya, reklamasi yang masih terus berlanjut.
Tuntutan lainnya mengenai persoalan banjir yang tak kunjung usai. Koalisi warga mengatakan DKI tak memiliki sistem penanggulangan bencana banjir yang berorientasi pada pemulihan hak korban.
Berikut sembilan permasalahan krusial yang ditagih koalisi warga kepada Anies:
1. Buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN)
2. Sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air
3. Penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir
4. Ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum
5. Lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta
6. Reklamasi yang masih terus berlanjut
7. Hunian yang layak masih menjadi masalah krusial
8. Penggusuran paksa masih menghantui Warga Jakarta
9. Belum maksimalnya penanganan COVID-19 serta dampak sosialnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
