ADVERTISEMENT

KOPAJA Beri SP1 ke Anies, Desak Masalah Banjir-Kualitas Udara Dituntaskan

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jumat, 22 Apr 2022 12:31 WIB
Warga beri SP1 ke Anies Baswedan
Warga beri SP1 ke Anies Baswedan (Foto: Tiara Aliya/detikcom)
Jakarta -

Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) menyambangi Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menyerahkan surat peringatan pertama (SP1) yang berisikan 9 permasalahan krusial di Ibu Kota yang mesti diselesaikan oleh Gubernur Anies Baswedan dalam kurun waktu 6 bulan terakhir.

"Pada hari ini perwakilan puluhan komunitas warga Jakarta yang terlanggar haknya serta organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam KOPAJA menyerahkan Surat Peringatan 1 (SP1) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan," kata Perwakilan LBH Jakarta Jenny Silvia dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2022).

Koalisi warga menjelaskan beberapa di antara permasalahan krusial tersebut merupakan janji politik Anies saat terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2017 silam. Salah satunya, reklamasi yang masih terus berlanjut.

"1 dari 23 janji Anies adalah menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta. Sayangnya, janji tersebut tidak dijalankan konsisten dengan memberikan 3 pulau C,D dan G tidak dicabut izinnya dan 13 lainnya dicabut serta memberikan izin reklamasi Ancol," ujarnya,

Hal ini, kata dia, berdampak pada nelayan yang merugi serta kerusakan lingkungan di sekitar pulau tersebut. Karena itu, koalisi warga meminta agar Anies mengevaluasi dan mencabut berbagai regulasi di bawah kewenangan Pemprov DKI yang melanggengkan proyek reklamasi, termasuk Raperda RZWP3k, mencabut seluruh izin reklamasi serta melakukan audit lingkungan.

"Anies perlu menyusun dan melakukan skema pemulihan Teluk Jakarta secara menyeluruh, mulai dari mengevaluasi semua beban izin, memberikan sanksi tegas kepada korporasi pencemar Teluk Jakarta serta menjadikan Teluk Jakarta sebagai wilayah tangkapan ikan yang produktif," tegasnya.

Tuntutan lainnya mengenai persoalan banjir yang tak kunjung usai. Koalisi warga mengatakan DKI tak memiliki sistem penanggulangan bencana banjir yang berorientasi pada pemulihan hak korban.

Tak hanya itu, koalisi warga menyoroti banyak penanggulangan banjir yang justru menimbulkan masalah baru. Serta, kebijakan penanggulangan banjir tak pernah melibatkan warga karena menitikberatkan pada pendekatan yang minim kepentingan lingkungan dan keselamatan warga.

"Selain itu, betonisasi sungai yang kerap kali dijadikan solusi justru menimbulkan masalah baru di bidang ekologi bahkan memperparah kondisi banjir," ucapnya.

"Tidak pernah ada pelibatan warga secara bermakna dalam proses perumusan solusi bersama, solusi akar rumput dihilangkan sehingga seringkali solusi yang dihadirkan tidak relevan dan justru bersifat kontraproduktif dengan kondisi eksisting," sambungnya.

Simak 9 tuntutan KOPAJA pada halaman berikut.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT