.webp)
Sebanyak 5 dari total 9 fraksi di DPRD DKI menolak keras interpelasi Formula E digulirkan kembali. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menyebut harusnya penolakan disampaikan di forum paripurna.
"Ini hak konstitusional, kalau 5 fraksi itu menolak interpelasi dengan gagah perkasa, sampaikan sikap itu dalam forum paripurna," kata Gembong saat dihubungi, Jumat (22/4/2022).
"Bukan sikap itu disampaikan dalam forum jamuan makan-makan," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gembong menuturkan pihaknya menghormati sikap 5 fraksi yang menolak interpelasi Formula E. Namun, dia menegaskan mereka tidak bisa melarang dan melecehkan keputusannya melanjutkan interpelasi ini.
"Saya menghormati sikap politik 5 fraksi yg menolak interpelasi, namun demikian 5 fraksi itu juga tidak punya hak untuk melarang dan melecehkan sikap kami melanjutkan paripurna interpelasi ini," jelasnya.
Sebelumnya, suara penolakan menggema usai wacana membuka kembali rapat interpelasi Formula E kembali mencuat ke publik. Setidaknya, 5 dari 9 fraksi di DPRD DKI menolak keras interpelasi Formula E digulirkan lagi.
Adapun, lima fraksi penolak interpelasi terdiri dari Fraksi Gerindra, PKS, Demokrat, PAN dan Golkar. Bahkan, dalam pernyataan terbarunya Gerindra DKI Jakarta mengajak agar kedua fraksi itu segera mengakhiri 'drama' interpelasi.
"Justru saya mau mengajak kepada pengusul. Tadi kan ngajak ya ke pihak penolak, saya ajak lagi, sudahlah... cukup. Drama ini berakhirlah sudah," kata Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif, kepada Wartawan, Kamis (21/4).
Syarif menekankan keputusan Fraksi Gerindra bulat menolak interpelasi Formula E digulirkan kembali sekalipun fraksi penggagas interpelasi mengajak untuk menghadiri paripurna untuk menyampaikan penolakannya.
"Politik nggak bisa diukur hanya dengan legalistik formalistik, orang datang lalu dinyatakan penolakan. Di situ dinyatakan selesai, nggak. Psikologi politiknya harus dipertimbangkan. Bukan lagi persoalan legalistik formalistik, dengan sikap tidak hadir itu kan satu keputusan," tegasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan Video 'Riza Patria soal Rencana Interpelasi Formula E: Apapun Kami Hormati':
Sama halnya dengan Gerindra, Golkar DKI Jakarta juga menolak rapat interpelasi dibuka lagi. Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco meminta pimpinan dewan memikirkan rakyat dibanding sibuk melakukan interpelasi.
"Saya sarankan pimpinan dewan pikirkan nasib rakyat Jakarta yang masih banyak di bawah garis kemiskinan, anggarin bansos yang banyak buat bantu mereka dari pada sibuk ngurus interpelasi," ujar Basri Baco saat dihubungi, Kamis (14/4).
Basri Baco menyebut butuh langkah konkret untuk membantu masyarakat. Bila pimpinan DPRD sibuk berkonflik, menurutnya, masyarakat tidak terurus.
"Perlu langkah-langkah konkret dewan dalam membantu masyarakat. Kalau pimpinannya sibuk ribut dan berkonflik, kasihan rakyatnya nggak keurus," tuturnya.
"Mending bikin Pansus Pokir yang jelas-jelas melanggar undang-undang. Ada dalam undang-undang tapi tidak di laksanakan oleh Ketua Dewan. Itu lebih penting dari interpelasi yang terlalu mengada-ada," sambungnya.
