.webp)
Desakan mundur terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi menggema setelah anak buahnya, Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau bahan baku minyak goreng. Serikat buruh bakal melakukan demo meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi.
Ketua Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan perdagangan, Faisol Riza, menilai tuntutan buruh itu salah sasaran. Faisol menitikberatkan pada kebijakan domestic market obligation (DMO) dan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit yang justru menjadi acuan dalam kasus ini.
"Salah sasaran. Kebijakan DMO dan HET Kemendag justru menjadi kebijakan yang diacu dalam kasus ini," kata Faisol kepada wartawan, Rabu (20/4/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Justru kebijakan itu harus diperkuat," imbuhnya.
Ketua DPP PKB itu menilai Mendag Lutfi tak perlu sampai mundur dari jabatannya buntut kasus Dirjen Daglu Wisnu. Sebab, dia menyebut tak ada yang salah dari kebijakan DMO dan HET oleh Kemendag dalam rangka menyelesaikan permasalahan minyak goreng.
"Menurut saya, tuntutan itu salah sasaran. Mendag nggak perlu mundur juga. Nggak ada yang salah dari kebijakan," kata dia.
Faisol kemudian menegaskan kembali, pihaknya memfokuskan penyelesaian minyak goreng cukup dengan memperkuat kebijakan tersebut.
Diberitakan sebelumnya, serikat buruh bakal melakukan demo meminta Presiden Jokowi mencopot Mendag M Lutfi. Permintaan itu dilatarbelakangi terungkapnya kasus ekspor minyak goreng yang melibatkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan 3 pengusaha minyak goreng yang dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) membuktikan bahwa terjadinya kenaikan harga minyak goreng akibat mafia atau kartel.
"Partai buruh dan organ serikat buruh mendesak agar Menteri Perdagangan dicopot karena selalu menyatakan ada mafia-mafia tidak bisa disentuh atau untouchable, ternyata dirjennya. Itu menunjukkan mengendalikan internal Kementerian Perdagangan saja Menteri Perdagangan tidak mampu, harus dicopot," katanya dalam konferensi pers virtual, Rabu (20/4).
Pihaknya juga mendesak agar kasus tersebut diusut sampai ke akar-akarnya oleh Kejagung. Bahkan menurutnya KPK perlu ikut menangani kasus serupa sampai ke akar-akarnya agar masalah minyak goreng dan CPO bisa dibongkar secara tuntas.
(fca/gbr)
