ADVERTISEMENT

PT Merial Esa Divonis Bayar Denda Rp 200 Juta-Uang Pengganti Rp 126 M

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Selasa, 19 Apr 2022 12:39 WIB
Jakarta -

PT Merial Esa yang diwakili oleh Fahmi Darmawansyah selaku Direktur PT Merial Esa divonis membayar pidana denda sebesar Rp 200 juta rupiah. Korporasi itu dinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi secara bersama-sama.

Diketahui, Fahmi Darmawansyah adalah suami dari artis Inneke Koesherawati. Fahmi sendiri sudah menjalani masa pidananya berkaitan dengan kasus ini.

"Mengadili, menyatakan, terdakwa PT Merial Esa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama," kata hakim ketua Surachmat saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (19/4/2022).

"Menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa PT Merial Esa berupa pidana denda sebesar Rp 200 juta," imbuhnya.

Hakim menyatakan PT Merial Esa harus membayar denda itu paling lama 1 bulan setelah putusan inkrah. Apabila tidak dapat membayar, harta benda dapat disita oleh jaksa.

"Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar denda paling lama 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila terdapat alasan yang kuat jangka waktu sebagaimana dimaksud telah diperpanjang 1 bulan terpidana PT Merial Esa tidak membayar uang denda tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang membayar denda tersebut," ujar hakim.

Hakim juga menghukum PT Merial Esa untuk membayar pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 126 miliar. Hal itu dikompensasi dengan memperhitungkan uang yang telah disita.

"Menghukum PT Merial Esa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp 126.135.008.479," ujar hakim.

"Dikompensasi dengan memperhitungkan uang yang telah disita sebesar Rp 92.974.837.246 dan Rp 22.500.000.000 dan USD 800 ribu," imbuhnya.

Hakim menyatakan PT Merial Esa bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1).

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT