PT Merial Esa Didakwa Suap Eks Anggota DPR-Staf Bakamla di Proyek Satelit

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 27 Jan 2022 14:20 WIB
Sidang Dakwaan PT Merial Esa
Sidang Dakwaan PT Merial Esa (Dok. Istimewa)
Jakarta -

PT Merial Esa yang diwakili oleh Fahmi Darmawansyah selaku Direktur PT Merial Esa didakwa memberi suap sejumlah pejabat DPR hinga Bakamla. Jaksa menyebut pemberian suap dimaksudkan agar PT Merial Esa mendapat proyek monitoring satellite dan drone di Bakamla.

Diketahui, Fahmi Darmawansyah adalah suami dari artis Inneke Koesherawati. Fahmi sendiri sudah menjalani masa pidananya berkaitan dengan kasus ini.

"Terdakwa PT Merial Esa bersama-sama Fahmi Darmawansyah, Muhammad Adami Okta (pegawai operasional), Hardy Stefanus (pegawai marketing), dan Erwin Sya'af Arief (Managing Director PT Rohde & Schwarz Indonesia), memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu beberapa kali memberi uang secara bertahap USD 999.980, sebesar USD 88.500, euro 10.000, dan sejumlah Rp 64.120.000.000," ujar jaksa KPK Takdir Suhan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Jaksa mengatakan suap itu diberikan ke sejumlah orang, antara lain:

- Fayakhun Andriadi selaku anggota Komisi I DPR 2014-2019 sebesar USD 911.480

- Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku Narasumber Bidang Perencanaan dan Anggaran Bakamla Rp 64 miliar

- Eko Susilo Hadi selaku Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakmla yang juga bertugas sebagai Plt Sestama Bakamla dan KPA Bakamla TA 2016 sebesar SGD 100 ribu, USD 88.500, dan euro 10 ribu

- Bambang Udoyo selaku Direktur Data Informasi pada Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla merangkap PPK Sebesar SGD 105 ribu

- Nofel Hasan selaku Kabiro Perencanaan dan Organisasi di Bakamla SGD 104.500

- Tri Nanda Wicaksono selaku Kasubag TU Sestama Bakamla sebesar Rp 120 juta.

Jaksa mengatakan pemberian kepada Fayakhun dan Ali Fahmi dimaksud agar keduanya mengupayakan alokasi penambahan anggaran Bakamla RI untuk proyek pengadaan monitoring satellite dan drone dalam APBN-P tahun 2016. Sedangkan pemberian yang lainnya dimaksudkan agar perusahaan afiliasi PT Merial Esa mengerjakan proyek tersebut.

"Pemberian kepada Eko Susilo Hadi, Bambang Udoyo, Nofel Hasan, dan Tri Nanda Wicaksono dilakukan karena telah memenangkan perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Terdakwa yaitu PT Melati Technofo Indonesia dalam pengadaan monitoring satellite di Bakamla pada APBN-P TA 2016," tutur jaksa M Nur Azis.

Karena PT Merial Esa berhasil mendapat proyek Bakamla, jaksa mengatakan perusahaan suami Inneke itu mendapat keuntungan senilai Rp 133 miliar. Keuntungan ini diketahui berdasarkan perhitungan KPK.

"Bahwa berdasarkan perhitungan Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK RI yang tertuang dalam LHA-AF 04/DNA/12/2021, tertanggal 22 Desember 2021 Tentang Laporan Hasil Perhitungan Harta Benda PT Merial Esa yang diperoleh dari pengadaan monitoring satellite Bakamla Tahun Anggaran 2016, Terdakwa memperoleh harta benda dari keuntungan proyek tersebut sebesar Rp 133.104.444.139," ungkap jaksa.

Atas dasar itu, PT Merial Esa didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Simak juga 'Prabowo Angkat Bicara Soal Kasus Satelit Kemhan 2015':

[Gambas:Video 20detik]

(zap/dhn)