Enggan Salahkan Ketua BEM SI, Desmond Bicara Era Orba-Penguasa Kasar

Matius Alfons - detikNews
Senin, 18 Apr 2022 11:53 WIB
Foto: Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa. (Gibran-detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga mantan aktivis di zaman Orde Baru, Desmond Junaidi Mahesa, tidak ingin menyalahkan Ketua BEM SI Kaharuddin yang menyebut masa Orde Baru lebih memberikan kebebasan dan kesejahteraan. Desmond menyebut usia Kaharuddin harus dilihat.

"Kalau saya tidak menyalahkan. Pertanyaannya harus kita lihat orang ini umur berapa, pemerintahan Soeharto sudah berapa lama berakhir? Kenapa saya bilang begini? Jangan-jangan bapaknya pejabat Orde Baru di waktu itu atau orang yang menjelaskan di zaman Orde Baru ke dia dan dia tidak belajar lagi apa yang diomongkan atau diceritakan oleh keluarganya atau oleh gurunya seolah-olah apa yang diomongkan sudah benar gitu loh," kata Desmond saat dihubungi, Senin (18/4/2022).

Desmond membeberkan lebih lanjut terkait plus minus kebebasan pada zaman Orde Baru. Dia menyebut tidak ada beda kebebasan di zaman Orde Baru dan kebebasan di zaman pemerintahan Jokowi.

"Kalau bicara kebebasan, saya pikir ya plus minuslah ya, kenapa? Kalau Soeharto ada aturannya gitu loh, ya, ada aturannya orang offside ya dilakukan tindakan, sementara kalau pemerintah sekarang aturannya nggak ada, orang offside ya dihukum seolah-olah pasal yang dipaksakan, ini kan kelihatan dari dua periode kepemimpinan sekarang," ujarnya.

"Jadi kalau parameter kebebasan apa yang diceritakan ya plus minus, tapi kalau menurut saya nggak ada beda gitu loh. Karena ujung-ujungnya kekuasaan yang lebih dominan, gitu kan, bukan hukum," kata dia.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini menjelaskan terkait persoalan berpendapat di zaman Orde Baru. Dia berpendapat sebetulnya rezim saat ini lebih kasar dan lebih banyak melanggar hukum dalam berpendapat dibandingkan zaman Orde Baru.

"Kalau berpendapat sih penguasa sekarang lebih kasar, ya, lebih kasar dan lebih banyak melanggar hukumnya, UU yang ada aja mau dilanggar dan cenderung dilanggar, misalnya buat design 3 periode, masa jabatan rangkap, itu kan melanggar UU semua. Kalau kita bicara rezim sekarang melanggar UU, kalau Soeharto ada UU-nya, kalau menurut saya lebih rapi zaman Soeharto untuk melanggeng kekuasaan daripada kekuasaan yang sekarang cenderung ceroboh dan bodoh," ujarnya.

Simak penjelasan Desmond selanjutnya di halaman berikutnya.

Lihat juga Video: Momen Luhut Hampiri Mahasiswa UI, Debat soal Big Data






(maa/gbr)

Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork