Gegara Kasus Valencya, 2 Mahasiswi UKI Uji Materil UU Penghapusan KDRT

Andi Saputra - detikNews
Senin, 18 Apr 2022 10:19 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Gedung MK (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Masih ingat kasus Valencya? Ia sempat duduk di kursi terdakwa karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat memarahi suaminya saat suaminya mabuk. Belakangan, Valencya divonis bebas.

Berkaca dari kasus itu, dua mahasiswi Universitas Kristen Indonesia (UKI) Cawang, Jakarta, Sindi Enjelita Sitorus dan Hesti Br Ginting, mengajukan permohonan uji materi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon menguji Pasal 7 UU PDKRT yang dinilai melanggar hak konstitusionalnya. Pasal 7 UU PDKRT menyatakan:

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Menurut Sindi Enjelita Sitorus dan Hesti Br Ginting, Pasal 7 UU PDKRT tidak memberikan ketentuan yang jelas seperti apa bentuk kekerasan psikis yang dimaksud sehingga dapat menjadi suatu penafsiran yang akan menimbulkan perdebatan. Selain itu, hal ini akan menimbulkan kerugian secara konstitusi yang akan dialami oleh para pemohon.

"Sebagai contoh, kasus yang dialami oleh Valencya, dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Januari 2021 akibat memarahi suaminya karena pulang dalam keadaan mabuk. Valencya dilaporkan ke Polda Jabar atas kasus kekerasan dalam rumah tangga psikis," kata kuasa hukum pemohon, Leonardo Siahaan sebagaimana dilansir website MK, Senin (18/4/2022).

Lebih lanjut Leonardo menyebut, Pasal 7 UU UU PKDRT tidak mempunyai tolok ukur yang jelas mengenai kekerasan psikis. Hal ini termasuk bentuk-bentuk kekerasan psikis yang dapat mengakibatkan posisi perempuan rentan untuk digugat dan dikriminalisasi sebagai pelaku dalam konteks kekerasan psikis. Menurutnya, ketidakjelasan tersebut menimbulkan kekhawatiran para pemohon apabila nantinya memiliki kasus yang sama seperti dalam kasus Valencya. Padahal Valencya melakukannya bukan sebagai bentuk kesengajaan, melainkan hanya spontanitas dan tidak bermaksud untuk menyerang psikis korban.

"Para pemohon semakin khawatir dalam kerugian potensial diperlakukan secara sewenang-wenang terhadap penafsiran Pasal 7 UU KDRT bila berkaca pada deklarasi HAM," ujar Leonardo.

Sedangkan dalam kasus kekerasan psikis, sesungguhnya kata-kata yang merendahkan martabat dan menghina berdampak serius apabila dilakukan secara terus-menerus. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 7 UU PDKRT bertentangan dengan UUD 1945 dan konstitusional bersyarat.

"Sepanjang ditambahkan frasa 'bentuk-bentuk kekerasan psikis: ada pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, penghinaan, pelabelan negatif, atau sikap dan gaya tubuh merendahkan disertai adanya keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang korban kekerasan psikis'," tandas Leonardo.

Menanggapi permohonan tersebut, hakim konstitusi Manahan MP SItompul menyarankan para pemohon untuk memperbaiki identitas para pemohon. "Dalam identitas pemohon ini harus jelas," tegas Manahan.

Selain itu, Manahan menyarankan para pemohon untuk mencantumkan norma sebagai batu uji dalam UUD 1945.

"Karena norma itulah yang menjadi pedoman, kerugian konstitusionalnya dimana anggapan kerugian itu dilihat dari norma. Jadi mesti ada norma itu," jelasnya saat memberikan nasihat kepada para pemohon.

Sementara hakim konstitusi Arief Hidayat mengatakan bahwa para pemohon untuk menguraikan lebih mendalam mengenai alasan permohonan.

"Yang mendalam itu tidak harus banyak tetapi tepat sasaran, boleh ringkas tetapi tepat sasaran," tegas Arief.

Kemudian ia juga meminta para pemohon untuk memperkaya permohonan. Ia pun meminta pemohon melihat UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru disahkan pada 12 April 2022.

(asp/rdp)