Pertimbangan Majelis Hakim Vonis Bebas Valencya

Yuda Febrian Silitonga - detikNews
Kamis, 02 Des 2021 18:33 WIB
Valencya menangis saat divonis bebas majelis hakim
Valencya menangis saat divonis bebas (Foto: Yuda Febrian Silitonga)
Karawang -

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Karawang membeberkan pertimbangan terkait vonis bebas Valencya istri yang dituntut 1 tahun penjara gegara omeli suaminya.

Dalam pembacaan dalam sidang putusan Valencya pada Kamis (2/12/2021) di PN Karawang. Majelis Hukum yang diketuai oleh Ismali Gunawan mengungkapkan dakwaan yang dilekatkan kepada Valencya tidak terbukti dalam proses pengadilan.

"Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam dakwaan maka majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut," kata Ismail membacakan putusan, Kamis (2/12/2021).

"Menimbang bahwa karena karena hal tersebut tidak terbukti melakukan unsur tersebut maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut," sambung hakim.

Lanjutnya, Valencya tidak terbukti secara hukum terkait dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni Pasal 45 ayat 1 Junto pasal 5 huruf b Undang-undang (UU) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

"Salah satu unsur yang tak terbukti terkait dengan dakwaan tersebut. Berikut bunyi pasal yang didakwakan, Pasal 5 huruf b setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: (b) kekerasan psikis. Kemudian, Pasal 45 ayat 1 berbunyi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000," jelasnya.

Dalam vonisnya, hakim juga menegaskan bahwa putusan tersebut objektif sebagaimana fakta-fakta yang muncul di persidangan.

"Kondisi tersebut menarik banyak simpati publik. Atas dasar itu, hakim menilai perlu menegaskan bahwa vonis yang dijatuhkan bukan atas dasar simpati dan dukungan publik, tetapi fakta di persidangan," tegasnya.

"Majelis hakim tidak menilai berdasarkan keterangan subjektif terdakwa, tetapi menilai secara objektif seluruh fakta hukum yang terdapat di persidangan," pungkasnya.

(mud/mud)