Penggugat yang menjadi korban banjir kembali menagih komitmen Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan penurapan Kali Mampang. Komisi D DPRD DKI Fraksi PDIP, Yuke Yurike, menyebut penurapan seharusnya bisa segera dilakukan.
"Secara anggaran tidak ada isu, seharusnya ini bisa segera dieksekusi," ujar Yuke saat dihubungi, Jumat (15/4/2022).
Namun, Yuke menilai saat ini fokus Gubernur DKI Anies Baswedan tidak lagi ke Jakarta. Hal ini menyebabkan masalah penurapan Kali Mampang tidak segera diselesaikan.
"Tapi saya melihat fokus gubernur sudah tidak di Jakarta lagi, sehingga masalah-masalah seperti ini tidak bisa segera ditindaklanjuti," kata Yuke.
Yuke menyebut pihaknya akan melakukan pengecekan ke Walikota dan Dinas terkait untuk mempertanyakan masalah penurapan.
"Nanti saya akan cek ke walikota dan dinas terkait mengenai hal ini," tuturnya.
Diketahui sebelumnya penggugat yang menjadi korban banjir kembali menagih komitmen Anies Baswedan untuk lakukan penurapan Kali Mampang berdasarkan putusan PTUN 205/G/TF/2021/PTUN.JKT. Mereka menyebut belum melihat adanya penurapan pada Kali Mampang usai Pemprov DKI mencabut upaya banding.
"Pasca-dicabutnya banding pada 22 Maret 2022, belum terlihat dilakukannya penurapan Kali Mampang. Hal ini berdasarkan peninjauan penggugat ke Kali Mampang pada 12 April 2022," kata kuasa hukum penggugat, Francine Widjojo, dalam keterangannya, Jumat (15/4/2022).
Francine mengatakan, saat peninjauan penggugat ke Kali Mampang pada Selasa (12/4) lalu, terlihat dua alat berat dan hasil pengerukan yang menumpuk di Kali Mampang. Francine berharap penurapan Kali Mampang dapat dituntaskan sebelum masa kerja Anies sebagai Gubernur DKI berakhir.
"Kami masih menunggu komitmen Pak Anies menuntaskan penurapan Kali Mampang sesuai putusan PTUN. Semoga bisa tuntas diturap sebelum masa kerja Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir pada Oktober 2022," jelas Francine.
Simak juga 'Saat Pemprov DKI Kembali Keruk Kali Mampang Setelah Kalah Gugatan':
