ADVERTISEMENT

Kewenangan Pengundangan di Pemerintah Pindah Tangan

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 15 Apr 2022 04:02 WIB
Ilustrasi gedung Setneg, Jakarta.
Foto: Gedung Setneg. (Dok. Setneg.go.id)

Baleg DPR Murka

Pecahnya internal pemerintah soal kewenangan pengundangan terpampang dalam rapat pembahasan DIM revisi UU P3. Rapat pembahasan DIM revisi UU P3 itu digelar sebelum rapat pleno.

Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya sampai murka melihatnya. Pimpinan Baleg dari Fraksi NasDem itu murka karena pihak Kemenkumham dan pihak Setneg saling klaim bahwa mereka mewakili pemerintah.

"Pemerintah ini memalukan. Bagi saya, diselesaikan saja di pemerintah. Jangan jadikan DPR sebagai fasilitator dalam keributan ini," kata Willy pada rapat di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (13/4).

Senada dengan Willy, Wakil Ketua Baleg DPR lainnya Achmad Baidowi menyayangkan sikap pemerintah yang justru mempertontonkan ketidakharmonisan mereka di depan DPR.

"Kalau melihat ini, mohon maaf, gimana, ya. Seharusnya sikap seperti ini tidak muncul di ruang seperti ini," ujar Awiek.

"Tentu kami harus koordinasi terlebih dahulu, karena memang perubahannya berjalan begitu cepat. Nanti sekali lagi, kalau terjadi dualisme seperti itu terkait dengan pengundangan, itu nanti akan merepotkan," lanjutnya.

Namun, akhirnya internal pemerintah sepakat kewenangan pengundangan beralih dari Kemenkumham ke Setneg. Barulah kemudian digelar rapat pleno pengambilan keputusan seperti dipaparkan di halaman sebelumnya.

Dengan kesepakatan tersebut, revisi UU P3 bisa masuk ke tahap pembahasan. Pembahasan RUU P3 akan dimulai pada masa sidang berikutnya. Sebab DPR mulai 15 April besok hingga 16 Mei, memasuki masa reses.


(zak/eva)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT