Ditolak PKS, Baleg DPR Sepakati Revisi UU P3

Eva Safitri - detikNews
Kamis, 14 Apr 2022 01:22 WIB
Rapat Baleg DPR RI membahas revisi UU P3.
Foto: Rapat Baleg DPR RI membahas revisi UU P3 (Tangkap layar video)
Jakarta -

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah menyepakati revisi undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan (UU P3). Pada pengambilan keputusan tingkat pertama ini 8 fraksi setuju, serta satu fraksi menolak yakni PKS.

Kesepakatan Revisi UU P3 ini diputuskan dalam rapat Baleg DPR. Pihak pemerintah dalam hal ini diwakili Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Polhukam Mahfud Md.

"Dengan demikian ada 8 fraksi yang menerima, dan ada beberapa catatan tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan yang kita ambil. Dan satu yang menyatakan belum bisa menyetujui," kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam rapat di Ruang Baleg DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022).

Supratman lantas mengambil keputusan dengan meminta persetujuan mini fraksi dan pemerintah. Anggota yang hadir pun menyepakati untuk dibawa ke tingkat kedua atau rapat paripurna.

"Setelah kita mendengarkan pendapat mini fraksi dan pemerintah, maka izinkan saya menanyakan kepada seluruh anggota apakah RUU tentang perubahan kedua atas UU PPP dapat kita setujui untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya dalam pembicaraan tingkat dua di sidang paripurna yang akan datang?" kata Supratman.

"Setuju," jawab seluruh anggota.

PKS Tolak

Fraksi PKS menolak revisi UU P3 dibawa ke paripurna. PKS menyebut masih perlunya kajian mendalam terkait subtansi perubahan UU P3.

"Kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan belum dapat menyetujui rancangan undang undang tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan ditetapkan menjadi undang undang. Karena fraksi PKS menilai masih diperlukan pengkajian yg mendalam terhadap substansi perubahan undang undang yg dimaksud," kata Anggota Fraksi PKS, Ledia Hanifa.

PKS menilai pembahasan undang-undang ini terkesan buru-buru. Menurut Ledia, DPR sebagai fungsi legislasi bisa membahas lebih cermat dan mendalam.

"Pembahasan undang-undang ini dirasa dilakukan secara tergesa gesa dan kejar tayang untuk segera disahkan. Padahal seharusnya DPR dapat menjalankan fungsi legislasi yang telah dijamin dalam konstitusi dengan lebih cermat dan hati-hati karena menyangkut keberlakuan suatu undang undang dalam waktu yang panjang dan kemaslahatan bagi masyarakat luas," ucapnya.

Ledia menyebut perubahan revisi UU P3 ini tidak bisa memberikan payung hukum terhadap UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Dia berharap agar perubahan UU P3 dibuat dalam rangka perbaikan kualitas legislasi yang memihak pada rakyat.

"Selain itu, revisi ini sebaiknya semata mata tidak dilakukan untuk memberikan payung hukum terhadap UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja," ucapnya.

"Namun sebagai upaya untuk menyusun tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan tumpang tindih peraturan perundang undangan yang ada dalam rangka perbaikan kualitas legislasi agar memihak kepada kepentkngan rakyat," lanjut Ledia.

Lihat juga Video: Poin-poin Penting UU TPKS yang Perlu Diketahui

[Gambas:Video 20detik]



(eva/aik)