Takut Oligarki, Pensiunan PNS Ini Gugat Presidential Threshold 20%

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 14 Apr 2022 13:16 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Gedung MK (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Pensiunan PNS Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Almizan Ulfa menggugat ketentuan presidential threshold 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bersama tiga temannya, Santi Lisana, Ali Syarief, dan Petir Amri Wirabumi, mereka meminta aturan itu dihapus karena menyuburkan oligarki.

"Kami sangat merasakan sekali nuansa kecemasan publik atau kondisi batin publik yang sangat tertekan seiring dengan semakin mencoloknya peran oligarki dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pemerintahan kita. Oligarchy as public enemies dipersepsikan atau diyakini memiliki kapasitas yang sangat besar untuk menentukan siapa saja yang dapat maju sebagai kandidat, termasuk kandidat pasangan calon presiden/wakil presiden," kata pemohon dalam sidang di MK yang disiarkan channel YouTube MK, Kamis (14/4/2022).

Latar belakang pemohon lainnya adalah Lusiana sebagai pendiri PT Tisande, yang menyediakan bahan ajar pendidikan karakter. Adapun Ali adalah pensiunan BUMN.

Pemohon mengakui menghilangkan oligarki supersulit jika enggan mengatakan sebagai mustahil. Namun, yang mungkin dapat dilakukan bersama adalah berdamai dengan oligarki.

"Berikan kesempatan agar jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden lebih banyak di Pemilihan Umum Tahun 2024. Idealnya tidak kurang dari 5 pasangan, seperti Pilpres 2004, walaupun nantinya ternyata calon oligarki juga yang menang, tetapi minimal kandidat oligarki sudah lebih baik dibandingkan jika tidak ada saingan dari luar sama sekali," urai pemohon.

Kandidat oligarki yang sudah berhasil mengalahkan kandidat lain diharapkan minimal merupakan sosok yang memiliki etika.

"Pemimpin beretika itu suatu keharusan, mungkin kita harus sepakat dulu dengan ini. Singkatnya, oligarki itu ibaratnya seperti gas manusia, maaf, kentut, tapi membuktikannya apa ada yang pernah mencoba?" beber pemohon.

Atas permohonan itu, Wakil Ketua MK Aswanto mengingatkan pemohon bila materi gugatan sudah berkali-kali diuji. Tapi hingga hari ini belum ada yang berhasil.

"Pemohon harus meyakinkan Mahkamah bahwa kami juga concern atau lebih dari itu, sehingga mestinya kami juga atau diberikan legal standing untuk mengajukan permohonan. Karena ini penting, kalau Mahkamah tetap beranggapan bahwa perseorangan tidak punya legal standing, maka permohonan itu tidak dibawa ke pemeriksaan pokok perkara," kata Aswanto.

"Ini yang menurut saya perlu dielaborasi kembali, sehingga Permohonan ini bisa dipahami dengan baik oleh Mahkamah dan mungkin saja dengan pemahaman itu atau argumenā€argumen yang Para Pemohon bangun, Mahkamah bisa mengubah pandangannya soal legal standing untuk perseorangan," sambung Aswanto.

Sebagai catatan, hingga hari ini sudah 19 kali MK memutuskan menolak/tidak menerima gugatan presidential threshold. Terakhir MK tidak menerima permohonan Partai Ummat dengan alasan Partai Ummat belum pernah ikut pemilu sehingga tidak mempunyai legal standing.

(asp/rdp)