Besok, Komisi II DPR dan Komisioner Baru KPU Rapat Persiapan Pemilu

Eva Safitri - detikNews
Selasa, 12 Apr 2022 15:26 WIB
Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia (Foto: Dyas/detikcom)
Ahmad Doli Kurnia (Dyas/detikcom)
Jakarta -

Komisi II DPR menggelar rapat dengan komisioner KPU baru periode 2022-2027 terkait persiapan Pemilu 2024 besok. Rapat juga direncanakan membahas 5 isu terkait pendanaan hingga waktu kampanye.

"Sudah ada beberapa isu yang waktu itu kita inventarisir. Nah kita akan mulai lagi membahas itu. Saya sering mengatakan ada lima isu yang kita harus kita bahas secara intensif. Pertama soal pendanaan, apalagi kemarin Pak Presiden sudah sampaikan kepada publik bahwa diminta kalau bisa KPU dan Bawaslu itu mencoba mengefisiensikan lagi anggaran itu," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Kemudian terkait masa kampanye, Doli mengatakan masih ada perbedaan pandangan soal masa kampanye. Kemudian rapat juga membahas isu logistik yang berkaitan dengan masa kampanye.

"Yang kedua soal lamanya masa kampanye. Masih ada beberapa alternatif kan. Misalnya KPU mengusulkan 120 hari, kemudian pemerintah 90 hari, kami di DPR 60-75 hari. Itu kan harus ada exercise, harus ada dicari mana yang paling tepat," ujarnya.

"Kemudian yang ketiga soal pengadaan logistik pemilu. Ini nanti berkaitan juga dengan soal lamanya masa kampanye. Kan biasanya masa kampanye itu bersamaan dengan waktu pengadaan logistik. Jadi kalau nanti makin singkat kita harus cari cara atau metodologi pengadaan logistik," imbuh Doli.

Isu lain adalah soal penggunaan sistem digital atau elektronik di beberapa tahapan. Doli mengatakan hal ini akan berkaitan dengan anggaran Pemilu 2024.

"Nah ini akan konsekuensinya di anggaran. Kemarin kita di pilkada serentak kan sudah pakai e-recap walaupun uji coba kalo nanti kita sepakati menjadi permanen nah itu akan berkonsekuensi dengan pengadaan internet macam-macam," ujarnya.

Selanjutnya, kata Doli, terkait penyelesaian sengketa pemilu. Doli mengusulkan agar pihaknya duduk bersama lembaga peradilan untuk membicarakan khusus prosedur penyelesaian sengketa Pemilu 2024.

"Terakhir saya sudah lama mengusulkan kalau bisa ada pemerintah kemudian penyelenggara pemilu dan DPR itu duduk bersama dengan institusi hukum khususnya peradilan. Membicarakan khusus standar prosedur dan lamanya penyelesaian sengketa pemilu," ujarnya.

"Karena nanti akan tergantung dari tahapan, kalau kita sudah bisa pastikan berapa hari akan bisa kita dudukkan dan menghitung berapa lama tahapan ini karena nanti akan menghindari irisan terlalu dalam antara persiapan dan tahapan pileg, pilpres, dan pilkada serentak," imbuh Doli.

Simak Video 'KPU Tegaskan Pemilu Tetap Digelar 14 Februari 2024':

[Gambas:Video 20detik]



(eva/gbr)