ADVERTISEMENT

KLHK Minta Validasi Proyek Karbon Hutan Harus Sesuai Regulasi

Yudistira Perdana Imandiar - detikNews
Senin, 11 Apr 2022 15:55 WIB
KHLK
Foto: Dok. KHLK
Jakarta -

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) cq Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) sekaligus salah satu penanggung jawab teknis FoLU Net Sink 2030 RI meminta beberapa pihak untuk tidak melanjutkan proses validasi proyek karbon di Sumatera dan Kalimantan. Hal itu lantaran proses validasi tidak sesuai regulasi Pemerintah Republik Indonesia.

Hal tersebut diutarakan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dirjen PHL) Agus Justianto, sehubungan dengan laporan validasi karbon yang diunduh dalam laman VERRA tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan RI.

"Sebagai contoh, kami telah menyurati keempat pemegang konsesi Restorasi Ekosistem yang berada di bawah Proyek Karbon RER (Restorasi Ekosistem Riau) tersebut tertanggal 14 Maret 2022 untuk meminta agar proses validasi tersebut tidak dilanjutkan," kata Agus dalam keterangan tertulis, Senin (11/4/2022).

Agus mengatakan laporan validasi Proyek Karbon RER tersebut secara sepihak telah mengklaim bahwa dokumen proyek karbon tersebut telah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, tanpa melakukan proses konsultasi dan verifikasi dengan pihak KLHK.

"Kami telah melakukan evaluasi dan berpendapat bahwa substansi laporan proyek karbon RER tersebut masih belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," sebut Agus.

KLHK pun meminta proyek karbon RER untuk tidak melanjutkan proses validasi proyek karbon tersebut.

"Untuk selanjutnya, proyek karbon RER diminta untuk mengikuti tata laksana penerapan Nilai Ekonomi Karbon sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dan Peraturan-peraturan tentang Kehutanan," tegas Agus.

Ia menjelaskan seluruh proyek karbon sedang dievaluasi oleh KLHK. Sebagian telah memenuhi kewajiban dan kepatuhannya, sedangkan sebagian lainnya masih dalam proses menuju kepatuhan. Secara hukum, tutur Agus, seluruh proyek karbon, termasuk proyek karbon RER harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dan peraturan-peraturan yang mendasarinya berkaitan dengan kehutanan, perubahan iklim, dan lainnya.

Agus menyatakan KLHK juga terus mengikuti langkah kerja semua pihak dan senantiasa melakukan pembinaan kepada setiap dunia usaha, masyarakat dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan karbon. Dengan begitu pemanfaatan SDA berjalan dengan baik sesuai ketentuan.

Agus menekankan jika setelah dilakukan pembinaan masih terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas, maka dapat dijatuhkan sanksi yang tegas. Hal ini sejalan dengan perintah Menteri LHK kepada jajarannya untuk melakukan evaluasi tentang aktivitas karbon di masyarakat.

"Bahwa jika capaian NDC RI meleset karena terjadinya double counting, maka akan membawa kesulitan besar bagi Indonesia dan bagi dunia. Itu berarti upaya menjaga suhu bumi menjadi termanipulasi. Dalam hukum Indonesia, mengambil sesuatu dari hutan Indonesia dengan cara melanggar aturan juga merupakan perbuatan melawan hukum. Kita tidak bisa main-main dengan ini dan jangan dianggap remeh, karena bisa membawa pada bencana. Ini pesan utama Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya," papar Agus.

Ia menambahkan kepatuhan hukum terhadap tata kelola dan tata laksana karbon oleh semua pihak, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri, merupakan suatu kewajiban yang mutlak untuk ditegakkan bersama. Pemerintah, lanjutnya, tetap membuka ruang yang cukup bagi semua pihak, termasuk masyarakat, kelompok masyarakat hutan dan pebisnis, untuk tetap bisa menjalankan rencana-rencana bisnisnya dalam pemanfaatan nilai ekonomi karbon secara berkelanjutan, namun tetap berada dalam aturan pemerintah Republik Indonesia.

"Ini pesan selanjutnya dari Ibu Menteri yang perlu kami tegaskan sebagai arahan pokok bagi kami di birokrasi KLHK," ujar Agus.

Simak juga video 'Pertamina-KLHK Manfaatkan Panel Surya di Program Desa Energi Berdikari':

[Gambas:Video 20detik]



(akn/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT