ADVERTISEMENT

Dualisme Mencuat Usai BEM Nusantara Bertemu Wiranto, Kubu Dimas Buka Suara

Rakha Arlyanto Darmawan - detikNews
Minggu, 10 Apr 2022 19:19 WIB
A group of men and women take part in the protest. People holding posters. Colorful vector illustration.
Ilustrasi (Foto: Dok. iStock)
Jakarta -

Pertemuan BEM Nusantara dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto mencuatkan isu dualisme. Belakangan terungkap, BEM Nusantara yang bertemu dengan Wiranto merupakan BEM Nusantara kubu Eko Pratama.

"Kemarin yang bertemu dengan Wantimpres itu kubu Eko Pratama," ujar Sekretaris BEM Nusantara Ridho Alamsyah kubu Dimas Prayoga saat dihubungi, Minggu (10/4/2022).

Secara tegas, Ridho mengatakan pihaknya kaget atas adanya pertemuan tersebut. Dia menyebut BEM Nusantara kubu Eko Pratama itu seolah semena-mena mengatasnamakan BEM Nusantara.

"Saya pertama kaget juga, bahwa ada kelompok yang mengatasnamakan BEM Nusantara bertemu dengan Wantimpres," jelas Ridho.

Menurutnya, pertemuan sama sekali tidak pernah dikonsolidasikan dengan pihak kubu Dimas Prayoga. Dalam hal ini, Ridho justru mempertanyakan legalitas BEM Nusantara kubu Eko Pratama yang bertemu dengan Wiranto.

"Tidak ada komunikasi tidak ada konsolidasi bahwa kita mempertanyakan itu BEM Nusantara apa, kita lihat mereka tidak memakai almamater, mengatasnamakan mahasiswalah. Malah pakai batik, pakai kemeja biasa, malah perlu dipertanyakan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ridho mengungkapkan pihaknya hingga kini belum membuat keputusan terkait keikutsertaan dalam aksi mahasiswa yang akan digelar pada 11 April 2022 besok.

"Kita belum mengambil sikap. Belum ada keputusan untuk ambil bagian buat aksi besok," pungkasnya.

Sebelumnya, perwakilan BEM Nusantara bertemu dengan Ketua Wantimpres Wiranto. Pertemuan itu diwakili 6 orang dari BEM Nusantara, Dewan Energi Mahasiswa, BEM Pesantren, dan BEM Universitas Islam Jakarta.

Koordinator BEM Nusantara, Ahmad Marzuki, mengatakan pertemuan itu membahas banyak hal, termasuk isu perpanjangan 3 periode jabatan presiden. Menurutnya, hal itu tidak sesuai dengan UUD 1945.

"Kalau kita kajian secara konstitusi ya seperti itu, dan kami juga ya di satu sisi jika perpanjangan 3 periode presiden ini otomatis kita sudah dalam jalur amandemen UUD 1945, kedua kita sudah mengkhianati reformasi," katanya kepada wartawan di gedung Wantimpres, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (8/4).

Ahmad mengatakan, terkait rencana demo 11 April yang akan digelar BEM SI, pihaknya belum dapat memastikan keikutsertaan pada demo tersebut. Dia mengaku lebih memilih jalur audiensi.

"Kami aksi, kami aksi terus ketika dibilang isu yang mereka angkat sama seperti isu yang kita angkat, kali ini kita lebih memakai jalur audiensi, apa yang bisa kita sampaikan ya kita sampaikan, tetapi kalau isunya sama," katanya.

Simak Video: Ancang-ancang Polisi Bubarkan Aksi 11 April Jika Tak Berizin

[Gambas:Video 20detik]



(rak/imk)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT