.webp)
Permintaan interpelasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pembayaran commitment fee Formula E kembali mencuat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilakan jika interpelasi digulirkan kembali.
"Prinsipnya kita negara demokrasi. Interpelasi itu kan salah satu hak anggota Dewan, ya, silakan saja," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (8/4/2022).
Riza juga memandang hubungan antara Pemprov dan DPRD DKI selama ini harmonis. Oleh karena itu, Riza tetap membuka diri untuk forum diskusi atau musyawarah bersama anggota Dewan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita Pemprov dengan DPRD kan selama ini hubungannya baik, antara eksekutif dan legislatif, semua, apa pun masukan, masalah, rekomendasi kita laksanakan secara baik, jadi sejauh dapat didiskusikan kita dapat dimusyawarahkan," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta agar interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Formula E kembali dilanjutkan. Hal itu disampaikan lagi oleh Prasetyo Edi setelah dinyatakan bahwa dirinya tak melanggar kode etik.
Keputusan tidak melanggar kode etik itu disampaikan BK setelah proses pemeriksaan terhadap Prasetyo terkait interpelasi. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta yang ditandatangani oleh sembilan orang anggota BK.
Setelah mendapatkan keputusan itu, Prasetyo lantas buka suara. Dia menekankan sejak awal agenda interpelasi yang disampaikan olehnya dijalankan sesuai dengan prosedur.
"Kan dari awal saya sudah bilang interpelasi itu hanya hak bertanya kita di DPRD tentang Formula E dan itu dilakukan sesuai aturan," kata Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis (7/4).
Dia menyebutkan, setelah dia dinyatakan tidak melanggar kode etik, rapat paripurna interpelasi Formula E pada 28 September 2021 berarti belum berakhir. Dia memastikan saat itu hanya melakukan skorsing, yang artinya rapat bisa dilanjutkan kapan pun.
Politikus PDIP itu meminta Anies tidak paranoid hadir dalam rapat paripurna interpelasi di DPRD DKI. Sebab, interpelasi merupakan fungsi dan kewenangan dewan untuk bertanya terkait kebijakan Gubernur yang dinilai tidak wajar.
"Mau ditanya aja kok parno. Anies itu kan punya kemampuan menata kata yang sangat bagus. Saya yakin Anies bisa menjawab semua pertanyaan," tegasnya.
(taa/idn)
