.webp)
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) senang akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang menterinya berbicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Sehingga menteri tidak boleh lagi berpolemik dan fokus bekerja.
HMI menyebut masalah yang saat ini terjadi adalah kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga bahan bakar minyak. Kemudian ada juga isu perpanjangan masa jabatan presiden, yang menjadi polemik di masyarakat.
"Pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo, yang telah merespons dengan sangat bijaksana terkait beberapa isu yang hangat dan merupakan aspirasi dari teman-teman mahasiswa beberapa waktu terakhir," kata Bendahara Umum PB HMI Abdul Robbi Syahrir dalam keterangannya, Jumat (8/4/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan Jokowi dinilai sebagai tanda Presiden memiliki sikap sensitif terhadap krisis.
"Bapak Presiden menunjukkan 'sense of crisis' terhadap kondisi yang ada dan pada sisi yang lain beliau ingin menunjukkan bahwa dalam iklim demokrasi sikap kritis dan demonstrasi dapat dipahami sebagai upaya negosiasi nilai," lanjutnya.
Ia menambahkan, teguran Presiden Jokowi kepada para menteri dalam berbagai kesempatan harus dijalankan secara konsisten. Menteri harus fokus bekerja dan melayani rakyat.
"Konsistensi kabinet untuk bekerja melayani rakyat harus betul-betul dikedepankan demi pengabdian kepada negeri tercinta seperti arahan Bapak Presiden", tambah Robi.
Robi meminta menteri mulai fokus kerja untuk mengatasi masalah yang ada saat ini. Khususnya penanganan masalah kebutuhan pangan masyarakat di bulan Ramadan ini.
"Daripada membuat polemik, yang paling penting justru pemerintah harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat, kebijakan harus dapat dirasakan oleh masyarakat dan berpihak kepada masyarakat. Selanjutnya kami menegaskan agar secepatnya pemerintah melakukan akselerasi kinerja untuk memastikan pemulihan ekonomi pascapandemi tercapai," kata Robi.
Sebelumnya, Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi," ucap Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti para menteri pada Rabu (5/4). Arahan Jokowi ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak," tegasnya.
Dalam beberapa waktu terakhir, wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden memang berulang kali mengemuka. Ada pula menteri yang berkomentar. Presiden Jokowi sendiri sudah menegaskan dia taat konstitusi terkait wacana ini.
Simak Video 'Kala Jokowi Semprot Menteri Gegara Pertamax Naik-Urus Pemilu':
