.webp)
Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman meminta pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) untuk meningkatkan pembiayaan bagi para pelaku UMKM. Hal tersebut dilakukan guna membebaskan pelaku UMKM dari jeratan rentenir yang semakin merajalela dan kian canggih.
"Rentenir sekarang ini banyak berkedok koperasi dan semacamnya. Ada pula yang berbasis pinjol (pinjaman online). Syarat yang cukup mudah, pencairan pun express. Namun, siap-siap saja jeratan mematikannya," kata Aminullah dalam keterangan tertulis, Kamis (7/4/2022).
Dalam rangka memberantas rentenir, Aminullah terus berupaya menghadirkan ide baru dalam mempersempit ruang gerak mereka. Melalui LKMS Mahirah Muamalah, Pemerintah Kota Aceh telah meluncurkan program pembiayaan yang pro dengan pelaku UMKM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, Pemkot Aceh menghadirkan program khusus bagi kaum ibu dan pemuda, yakni Pembiayaan Pemuda Entrepreneur (Propamen) dan Program Pembiayaan bagi wanita (Promak) yang disebut menjadi program andalan terkini.
"Dengan keuntungan yang ada kita akan terus fokus memberi kemudahan bagi pelaku UMKM. Maka, saya minta kepada Mahirah Muamalah agar memaksimalkan pembiayaan," tuturnya.
Aminullah menjelaskan berdasarkan laporan perkembangan per 31 Maret 2022, saat ini LKMS Mahirah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 31 miliar. Adapun angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp13 miliar.
"LKMS Mahirah pun berhasil membukukan pertumbuhan aset selama ini sebesar Rp 47,34 miliar, Dengan rasio pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) Mahirah tercatat sebesar 1,60 persen," jelasnya.
Lebih lanjut, Aminullah menyampaikan Mahirah Muamalah Syariah (MMS) juga mengumpulkan pendapatan sebesar Rp 1 miliar, biaya Rp 846 juta, laba/rugi sebesar Rp 220 juta, DPK sebesar Rp 38,47 miliar, dan ekuitas Rp 8,87 miliar.
"LKMS Mahirah terus menampakkan hasil baik dalam menjalankan operasionalnya. Sehingga telah berhasil BEP (Break Even Point) pada tahun lalu dan juga tingkat kesehatannya baik," kata Aminullah.
Ia pun mengungkapkan hasil survei sejak Mahirah didirikan tahun 2018. Dalam survei tersebut, tercatat adanya penurunan jumlah masyarakat yang berurusan dengan rentenir.
"Mahirah kita didirikan tahun 2018. Pada tahun itu kita survei masyarakat yang berurusan dengan rentenir 80%. Setahun berjalan Mahirah kita survei lagi sudah berkurang jadi 40%. Kemudian pada 2020 berkurang lagi jadi 15%. Dan yang terakhir survei tahun 2021 menunjukkan data masyarakat yang berurusan dengan rentenir hanya tersisa 2% saja," pungkasnya.
(akn/ega)
