ADVERTISEMENT

Bima Arya Harap Daerah Penyangga Dilibatkan Susun RUU Kekhususan Jakarta

M Sholihin - detikNews
Kamis, 07 Apr 2022 17:07 WIB
Wali Kota (Walkot) Bogor Bima Arya (M Sholihin/detikcom)
Wali Kota (Walkot) Bogor Bima Arya (M Sholihin/detikcom)
Bogor -

Wali Kota (Walkot) Bogor Bima Arya mengaku tidak pernah mendapat informasi atau undangan dari Pemprov DKI Jakarta terkait perumusan RUU Kekhususan Jakarta. Bima menyebut Pemprov DKI harus melibatkan daerah penyangga dalam perumusan RUU Kekhususan Jakarta.

"Iya dong, harus dong (diminta saran dan masukan). Dan bukan hanya Bogor saja sih, saya usul agar pemerintah Jakarta mengundang para pimpinan daerah penyangga atau dinas terkait untuk bersama-sama sumbang saranlah untuk perumusan ini," kata Bima saat ditemui setelah mengecek depo penjualan minyak goreng curah di Bogor, Kamis (7/4/2022).

"Setahu saya, kita belum pernah menerima informasi terkait ini (pembahasan RUU Kekhususan Jakarta), jadi kami ingin melihat dulu, mempelajari draf itu untuk bisa memberikan masukan dan usulan," tambahnya.

Bima menyebut Jakarta harus dilihat sebagai satu kesatuan megapolitan dengan penduduk lebih dari 33 juta jiwa. Menurutnya, warga Jakarta dan daerah penyangga saling membutuhkan dan saling mempengaruhi, terutama terkait pelayanan publik, transportasi, dan permasalahan lingkungan.

"Banyak sekali persoalan yang disebabkan karena lemahnya koordinasi dan tumpang tindih kewenangan di sini. Karena itu, kita sangat berharap status Kekhususan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota juga mempertimbangkan hal ini. Termasuk misalnya tata kelola keuangannya seperti apa, koordinasi pemerintahannya, kewenangannya, perencanaan pembangunannya," bebernya.

Dia berharap perumusan RUU Kekhususan Jakarta melibatkan daerah sekitar, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

"Karena itu, akan sangat elok apabila Jabodetabek juga duduk bersama membahas apa saja yang masuk dalam draft RUU Kekhususan Jakarta," tambah Bima.

RUU Kekhususan Jakarta Dinilai Perlu Libatkan Bodetabek

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta tengah menyusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Kekhususan Jakarta.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai perumusan RUU Kekhususan Jakarta perlu melibatkan pemerintah daerah penyangga.

"Ini tim harus melibatkan pemprov sekitar wilayah penyangga dan jangan merasa ini punya Jakarta sendiri. Saya lihat masih ego sektoral, itu harus dibuang karena Jakarta harus memikirkan Jakarta Raya," kata Trubus seperti dilansir Antara, Rabu (6/4).

Menurutnya, kawasan Bogor, Depok, Tangerang, Puncak, dan Cianjur (Bodetabek Punjur) merupakan bagian dari Jakarta Raya. Pelibatan Bodetabek juga sekaligus untuk menekan ego sektoral.

Menurutnya, kondisi itu mempertimbangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jakarta dan Bodetabek Punjur).

Dalam Pasal 2 Perpres itu disebutkan bahwa DKI Jakarta merupakan kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya, yakni Bodetabek Punjur.

(jbr/jbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT