Perspektif

Peningkatan Peran TNI Polri Dinilai Bukti Jokowi Tak Percaya pada Para Menteri

Danu Damarjati - detikNews
Kamis, 07 Apr 2022 16:40 WIB
Presiden Jokowi kembali menegur keras menteri-menterinya di Kabinet Indonesia Maju. Terbaru di sidang kabinet paripurna kemarin. Sinyal reshuffle?
Presiden Jokowi (Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah beberapa kali menegur menteri-menterinya. Terakhir, teguran disampaikan pada Selasa (5/4/2022) kemarin. Di sisi lain, peran TNI dan Polri di ranah masyarakat sipil terpantau menguat. Jokowi terlihat tidak percaya dengan keandalan para menterinya sehingga marah-marah dan menyerahkan tugas ranah sipil ke TNI dan Polri.

"Ada kesan Jokowi tak percaya pada menteri-menteri. Jika percaya pada menterinya, maka tidak akan menggunakan TNI dan Polri untuk operasi," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, kepada detikcom, Kamis (7/4/2022).

Dalam situasi luar biasa, apalagi pandemi COVID-19, pelibatan TNI dalam menangani situasi adalah hal yang memang diperlukan. TNI punya kategori tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Sinergi TNI dan Polri dalam pelacakan hingga vaksinasi COVID-19 mampu membantu Indonesia keluar dari puncak pandemi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin (dok. Istimewa).Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin (Foto: dok. Istimewa)

"Di masa pandemi, jika Jokowi hanya mengandalkan para menteri maka Indonesia akan babak belur. Ini karena Jokowi tahu, jika tugas urusan COVID-19 ke para menteri tak akan jalan. Bukan hanya karena menterinya tidak cakap, tapi juga karena birokrasi di kementerian yang lambat dan ribet," kata Ujang.

Di masa pandemi, sifat institusi TNI dan Polri yang bergaris komando lurus dan tegas menjadikan dua institusi tersebut lebih efisien. Namun kecenderungan negara melimpahkan tugas ranah sipil ke aparat bersenjata, termasuk ke Polri ternyata masih terus teramati sampai saat ini.

Bahkan sebelum pandemi yakni tahun 2017, Satgas Pangan Polri dibentuk untuk menstabilkan harga pangan. Terbaru, pada 4 April lalu, ada Satuan Tugas Minyak Goreng untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Satgas itu dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bareng Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

Kini sudah April 2022. Kenapa ya, bila Jokowi tidak puas dengan menterinya kemudian dia tidak me-reshuffle menterinya saja alih-alih melimpahkan tugas ke TNI dan Polri?

"Karena mungkin tidak berani. Misalnya, Menteri Perdagangan walaupun profesional, dia disokong partai politik," ujar Ujang, pengamat politik dari Universitas Al Azhar.

Staf peneliti di Pusat Riset Politik-Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN), Wasisto Raharjo Jati, juga memberikan perspektifnya. Soal Jokowi yang marah-marah ke menteri di rapat kabinet, dia melihat itu bukan sebagai sinyal Jokowi tidak percaya dengan menterinya. Sikap Jokowi itu adalah cerminan emosional akibat tekanan internal dan eksternal.

"Saya pikir lebih pada ekspresi kekecewaan Presiden tidak hanya pada internal (kinerja menteri), namun juga eksternal (pandemi COVID-19, krisis, harga minyak) yang banyak menimbulkan disrupsi dalam program Presiden," kata Wasisto, dihubungi terpisah.

Staf Peneliti di Pusat Riset Politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati (Dok pribadi)Staf Peneliti di Pusat Riset Politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati (Dok. Pribadi)

Dia juga melihat sikap Presiden ke menterinya sebagai cerminan ketidaksesuaian antara harapan kebijakan publik dan realitas di lapangan.

"Kondisi tersebut yang membuat Presiden agak kecewa dengan performa kebijakan para menterinya," kata Wasisto.

Lihat juga video 'Ide Pencabutan Tap MPRS Dinilai Akan Sulit Diterima Internal TNI':

[Gambas:Video 20detik]



(dnu/tor)